Kejari Bandung Tangani Korupsi di Instansi yang Urus Transportasi, Pendapatan Tak Disetor ke Negara
Kejari Kota Bandung tengah menangani korupsi di instansi yang mengurus transportasi. Ada pendapatan yang tak disetor ke negara.
Penulis: Mega Nugraha | Editor: taufik ismail
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dugaan korupsi jenis penyalahgunaan jabatan secara melawan hukum hingga merugikan keuangan negara terjadi di salah satu instansi yang membidangi transportasi dan perhubungan di Kota Bandung.
Kepala Kejari Kota Bandung, Nurizal Nurdin membenarkan saat ini penyidiknya menerima laporan terkait dugaan korupsi yang diatur di Pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tipikor itu.
"Kami menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan korupsi di instansi yang membidangi transportasi dan perhubungan di Kota Bandung. Modusnya menyalahgunakan jabatan dan wewenang, statusnya saat ini masih penyelidikan," ujar Nurizal, di Jalan Jakarta, Minggu (23/2/2020).
Masih penyelidikan artinya, anak buah Nurizal itu masih meminta keterangan saksi-saksi serta mencari bukti lainnya.
Kemudian, setelah dirasa cukup dan memiliki dua alat bukti, pihaknya akan menggelar perkara untuk meningkatkan status penyelidikan itu ke penyidikan.
"Sekaligus menetapkan tersangka," ujar dia.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kota Bandung Iwan Arto Kusumo menambahkan, perbuatan melawan hukum yang dilakukan terlapor salah satunya dengan tidak menyetorkan pendapatan yang diterima dari usaha instansi ke negara.
"Instansi ini mendapat pemasukan dari inti usahanya. Tapi tidak semua dari keuntungan yang didapat disetorkan ke kas negara," ujar dia.
Perbuatan tersebut terjadi secara berlanjut yakni sejak 2016 hingga 2018.
Perbuatan berlanjut tersebut, kata Iwan, diduga dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan serta kewenangan yang melekat pada terlapor sebagaimana diatur undang-undang.
"Dari perbuatan berlanjut, menyalahgunakan jabatan secara melawan hukum itu, mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 1 miliar lebih berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ujar dia.
Pada Jumat 21 Februaru, Kejari Kota Bandung juga mengungkap pengusutan kasus dugaan korupsi jenis yang sama di salah satu BUMN yang bergerak di bidang keuangan dengan core bisnis gadai.
Kasus itu sudah berstatus penyidikan.
Dalam penyelidikannya, penyidik Kejari Kota Bandung menemukan 29 transaksi gadai emas namun fiktif di salah satu kantor cabang BUMN di Kota Bandung itu.
