Sorot

Dana BOS

Hemat dana BOS dengan cara mengefisienkan RKAS. Basmi habis alokasi-alokasi titipan dan program-progam siluman. Ini sangat penting...

Dana BOS
DOK.POSKUPANG
Ilustrasi 

Oleh Arief Permadi, Jurnalis Tribun Jabar

PERUBAHAN skema pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun ini menjadi angin segar bagi semua sekolah di Tanah Air. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dana BOS dari pemerintah pusat pada tahun ini tak harus lebih dahulu mampir di kas daerah, melainkan langsung ke rekening sekolah. Bukan saja pencairan menjadi jauh lebih cepat, cara ini juga menjamin dana BOS sampai utuh ke rekening sekolah.

Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, pencairan dana BOS pada tahun ini juga dilakukan per caturwulan. Sebelumnya, dana BOS cair per triwulan, dan hampir bisa dipastikan selalu terlambat.

Pada tahun ini, jumlah dana BOS juga naik dari tahun sebelumya. Semua tingkatan, baik SD, SMP, maupun SMA, naik Rp 100 ribu per siswa. Tahun ini, tingkat SD menjadi Rp 900 ribu per murid, SMP Rp 1,1 juta per siswa, dan SMA Rp 1,5 juta per siswa.

Selain skema pencairan dan jumlah dana yang bertambah, perubahan lain adalah petunjuk teknis penggunaan dana dan pelaporannya. Salah satu yang menonjol adalah batas maksimal alokasi dana BOS yang bisa dipakai untuk menggaji para guru honorer. Sebelumnya batas maksimal penggunaan dana BOS untuk gaji para guru honorer hanyalah 15 persen dari total bantuan, kecuali untuk sekolah swasta yakni 30 persen. Namun, tahun ini, batas maksimal alokasi untuk para guru honorer diperbolehkan hingga 50 persen dari total anggaran.

Penggajian para guru honorer selama ini memang menjadi masalah klasik di hampir setiap sekolah. Bukan saja karena alokasinya yang sangat terbatas dan BOS-nya yang sering terlambat cair, tapi juga pengalokasiannya yang kerap tak sesuai dengan yang seharusnya. Rencana anggaran kegiatan sekolah (RKAS) seringkali berisi kegiatan atau kebutuhan yang tak terseleksi dengan baik. Akibatnya, banyak kebutuhan prioritas, termasuk salah satunya gaji guru honorer, kerap tak bisa dipenuhi dengan selayaknya.

Itu sebabnya, ketentuan baru yang membolehkan penggunaan 50 persen anggaran BOS untuk gaji guru honorer, sungguh menjadi angin segar yang selama ini sangat didamba-dambakan. Namun, seperti yang dikhawatirkan Dan Satriana, pengamat pendidikan di Bandung (Tribun Jabar, Kamis 20/2), pengalokasian separuh dana BOS untuk guru tentu akan berdampak pada kegiatan-kegiatan rutin lainnya yang sebelumnya juga dibiayai oleh BOS.

Antisipasinya, tak ada cara lain, selain dengan sedapat mungkin mengefisienkan RKAS. Efisiensi dilakukan dengan membabat habis alokasi-alokasi nonprioritas seperti anggaran-anggaran rapat atau dana-dana sosialisasi yang tak penting atau kurang berdampak bagi sekolah dan peserta didik.

Habisi pula alokasi-alokasi “titipan” dengan tak lagi membiasakan menjamu para pejabat, siapa pun itu, baik dari dinas maupun inspektorat yang datang berkunjung. Jangan pula membiasakan memberi wartawan-wartawan “amplop”, karena sejatinya yang mereka butuhkan saat bekerja adalah keterbukaan informasi. Cukup perlakukan mereka dengan ramah, penuh hormat, dan tentu saja terbuka. Wartawan profesional bekerja dengan kode etik. Jadi jangan khawatir.

Kita berharap kondisi pendidikan negeri ini semakin baik dari waktu ke waktu. Tahun ini, BOS tahap pertama sudah cair sejak 17 Ferbruari lalu. Gunakan sebaik-baiknya dan amanah. (*)

Penulis: Arief Permadi
Editor: Arief Permadi
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved