Sorot

Saling Menjaga

Ini bukan soal Cina atau bukan. Ini tentang kita, tentang bagaimana saling menjaga di tengah kekhawatiran yang sama...

Saling Menjaga
AFP/RICKY PRAKOSO via Kompas.com
Sebanyak 250 WNI yang dievakuasi dari Kota Wuhan, Cina turun dari pesawat setibanya di Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau, Minggu (2/2/2020). WNI yang dievakuasi dari Wuhan tersebut kemudian diterbangkan kembali menuju Ranai, Natuna untuk menjalani observasi. 

Oleh Arief Permadi, Jurnalis Tribun Jabar

MENGANTISIPASI mewabahnya korona di Tanah Air, pemerintah akhirnya memberlakukan pelarangan penerbangan dari Cina ke Indonesia dan sebaliknya. Tak hanya itu, pemerintah juga menghentikan sementara fasilitas bebas visa dan visa on arrival bagi turis asal Cina. Tak ada kepastian kapan penutupan penerbangan dan penangguhan fasilitas bebas visa dan visa on arrival ini akan diberlakukan.

Sejak merebak di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, Desember lalu, lebih dari 14.500 orang di 23 negara dilaporkan telah terpapar virus ini. Sebanyak 14.380 di antaranya terjadi di Cina daratan. Dari jumlah tersebut, 304 orang meninggal, dan dimungkinkan masih terus bertambah.

Korban terakhir yang dilaporkan meninggal, pria berusia 44 tahun asal Kota Wuhan, yang bersama pasangannya tengah berkunjung Filipina. Kematiannya menjadi kasus kematian pertama akibat virus korona yang terjadi di luar Cina. Ia meninggal dalam perawatan di ruang isolasi di Rumah Sakit San Lazaro, Manila.

Di Indonesia, antisipasi mewabahnya virus korona juga dilakukan pemerintah daerah, terutama di wilayah-wilayah yang dalam satu-dua tahun terakhir kebanjiran tenaga kerja asal Cina menyusul terus berjalannya proyek-proyek pembangunan hasil kerjasama kedua negara. Semua tenaga kerja asal Cina diawasi dengan lebih ketat. Para tenaga kerja asal Cina diwajibkan melakukan general check up dan melaporkan hasilnya kepada pemerintah, sebagaimana dilakukan di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Perintah agar para pekerja asal Cina melakukan general check up dan melaporkan hasilnya dilakukan Pemkab Bandung Barat setelah seorang pekerja asal Cina yang bekerja di proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) di wilayah KBB dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung karena dikhawatirkan terpapar korona. Hampir sepekan pria 34 tahun itu diisolasi untuk diobservasi di Ruang Infeksi Khusus Kemuning (RIKK), sebelum akhirnya dipulangkan karena kondisinya membaik dan dinyatakan tak terbukti terpapar korona berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Jakarta.

Pemkab KBB pantas khawatir karena jumlah tenaga kerja asal Cina di KBB tidak sedikit. Jumlahnya pada akhir 2019 melonjak drastis dibandingkan awal tahun. Pada awal tahun hanya 112 orang. Namun, akhir tahun, jumlahnya sudah mencapai 670 orang. Keberadaan para tenaga kerja Cina ini menjadi kekhawatiran karena sebagian dari mereka diketahui pulang kampung bertepatan dengan ketika virus korona mewabah di Cina.

Dirut PT KCIC, Chandra Dwiputra, mengatakan, wabah virus korona berdampak terhadap proyek penyelesaian kereta cepat Jakarta-Bandung. Pasalnya, sebanyak 14.000 karyawan KCIC, 2.000 di antaranya adalah pekerja Cina. Dia juga menyebut, sekitar 300 karyawan balik ke Cina untuk merayakan Tahun Baru Imlek, Januari lalu. Menyusul merebaknya virus ini di sana, KCIC pun mempertimbangkan untuk tak memberi mereka izin kembali ke Indonesia hingga wabah virus ini mereda.

Di Kota Bandung, kekhawatiran mewabahnya virus korona juga membuat Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat secara maraton selama empat hari melakukan tes kesehatan pada semua warga negara Cina yang bekerja di Kota Bandung, sejak Rabu (29/1). Di Bandung, tercatat terdapat 47 warga Cina. Mereka bekerja di berbagai bidang, mulai dari pendidikan hingga keuangan.

Terus berjatuhannya korban virus korona memang membuat pemerintah harus melakukan cara apa pun untuk mencegah virus tersebut mewabah di sekitar kita. Apa pun, termasuk menutup pintu keluar-masuk Indonesia ke Cina, dan sebaliknya. Ada harga yang harus dibayar,  tentu. Namun, keselamatan warga adalah yang utama.

Di luar itu, penting untuk kembali diingatkan bahwasanya kebijakan ini diambil semata-mata hanya demi keselamatan warga, bukan persoalan lainnya, dan sama sekali tidak terkait dengan politik atau hal-hal yang berbau diskriminasi. Ini bukan soal Cina atau bukan. Ini tentang kita, tentang bagaimana saling menjaga di tengah kekhawatiran yang sama. (*)

* Artikel ini juga terbit pada Tribun Jabar edisi cetak,  Senin (3/2/2020)

Penulis: Arief Permadi
Editor: Arief Permadi
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved