Didesak Bupati Segera Tuntaskan Perda Soal Pilkades, Wakil DPRD Purwakarta Bilang Begini

Desakan Bupati Purwakarta kepada DPRD terkait pengesahan Perda Pilkades mendapatkan tanggapan dari Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Neng Supartini

Didesak Bupati Segera Tuntaskan Perda Soal Pilkades, Wakil DPRD Purwakarta Bilang Begini
TRIBUN JABAR/MEGA NUGRAHA
Wakil Ketua DPRD Purwakarta Neng Supartini di Pondok Pesantren Al Muhajirin, Jalan Veteran Purwakarta, Kamis (6/4/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Desakan Bupati Purwakarta kepada DPRD Purwakarta terkait pengesahan Perda Pilkades mendapatkan tanggapan dari Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Neng Supartini.

Menurut Supartini, pihaknya bakal segera menuntaskan Raperda terkait desa untuk menjadi Perda. Dia juga menjelaskan, Raperda terkait desa telah diinisiasikan pada 2019 dan segera tuntas 2020.

"Kami bakal undang Apdesi dan stekholder terkait untuk beri masukan penyelesaian perda soal pilkades ini. Ya semoga akhir Januari bisa tuntas," ujarnya, Sabtu (25/1/2020) di Purwakarta.

Tahapan Pilkades Terhambat, Bupati Desak DPRD Purwakarta Segera Sahkan Perda Pilkades

Ratusan Hektare Sawah di Legoksari Longsor di Malam Tahun Baru, Sekda Purwakarta: Segera Diperbaiki

Neng Supartini juga mengakui bahwa pelaksanaan pilkades ini sangat penting untuk semua, terutama dalam menjalankan demokrasi di tingkat desa, sehingga lanjut dia, perda soal pilkades mesti secepatnya selesai.

Sebelumnya, Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika didampingi Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Purwanto mengaku pihaknya sangat menginginkan sekali pelaksanaan pilkades ini bisa berjalan. Tetapi, hal itu masih terkendala belum disahkannya peraturan daerah terkait pilkades oleh anggota DPRD Purwakarta.

"Kami agendakannya di Juni 2020 (pilkades). Jadi, memang harus dari saat ini tahapan-tahapan itu dimulai. Kami juga ada perda yang mengacu pada Permendagri dan itu harus diakomodir serta dikonsultasikan dengan dewan dan Kemendagri," ujar Anne.

Dengan diagendakannya pilkades di Purwakarta pada Juni 2020, pemkab pun mendesak legislatif atau DPRD Purwakarta untuk bisa secepatnya mengesahkan perda tersebut.

"Kami sudah usul hal ini sejak 2018 atau sebelum dewan yang sekarang menjabat. Jadi, ya diharapkan bisa secepatnya disahkan agar bisa segera dimulai pula tahapan pilkadesnya," katanya.

Sebagai informasi, Kabupaten Purwakarta memiliki sebanyak 17 kecamatan dan bakal ada sebanyak 83 desa melaksanakan pilkades serentak. Setiap hak pilih rencananya memiliki anggaran Rp 25 ribu. Tercatat, ada sebanyak 299.125 hak pilih yang tersebar di 83 desa. (*)

Penulis: Muhamad Nandri Prilatama
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved