Tahapan Pilkades Terhambat, Bupati Desak DPRD Purwakarta Segera Sahkan Perda Pilkades

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Purwakarta mendesak Pemerintah Kabupaten Purwakarta

Tahapan Pilkades Terhambat, Bupati Desak DPRD Purwakarta Segera Sahkan Perda Pilkades
istimewa
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Purwakarta mendesak Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam hal ini Bupati Anne Ratna Mustika segera memastikan berjalannya pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di 2020.

Sejumlah kepala desa di Purwakarta pun turut hadir ke Gedung Negara Pemkab Purwakarta dengan dipimpin langsung Ketua Apdesinya, yakni Dasep Sopandi. Dasep mengatakan mereka datang ke pemda untuk bersilaturahim dan menanyakan terkait pelaksanaan pilkades di Purwakarta.

"Kami menanyakan pelaksanaan pilkades di sini, sebab di daerah lain sudah seperti Karawang dan Cianjur pada Maret dan Oktober. Jadi, meminta kejelasan dari ibu bupati," ujar Dasep, Sabtu (25/1/2020).

Para kepala desa di Purwakarta berharap pelaksanaan pilkades bisa terlaksana secepatnya, mengingat ketersediaan aparatur sipil negara yang menjadi Pjs sangatlah minim.

Omid Nazari Teken Kontrak Lagi, Ini yang akan Dilakukannya di Musim 2020

"Ya ASN yang jadi PJs tentu mereka mesti urusi soal ASN dan desa juga sehingga terbagi pikirannya. Kami harap pelaksanaan pilkades di sini bisa secepatnya terlaksana," ujarnya.

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika didampingi Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Purwanto mengaku pihaknya sangat menginginkan sekali pelaksanaan pilkades ini bisa berjalan. Tetapi, hal itu masih terkendala belum disahkannya peraturan daerah terkait pilkades oleh anggota DPRD Purwakarta.

"Kami agendakannya di Juni 2020 (pilkades). Jadi, memang harus dari saat ini tahapan-tahapan itu dimulai. Kami juga ada perda yang mengacu pada Permendagri dan itu harus diakomodir serta dikonsultasikan dengan dewan dan Kemendagri," ujar Anne.

Dengan diagendakannya pilkades di Purwakarta pada Juni 2020, pemkab pun mendesak legislatif atau DPRD Purwakarta untuk bisa secepatnya mengesahkan perda tersebut.

400 Rumah di Kompleks Adipura Bandung Kebanjiran, Petugas Evakuasi 8 Orang, DPU Sedot Air

"Kami sudah usul hal ini sejak 2018 atau sebelum dewan yang sekarang menjabat. Jadi, ya diharapkan bisa secepatnya disahkan agar bisa segera dimulai pula tahapan pilkadesnya," katanya.

Halaman
123
Penulis: Muhamad Nandri Prilatama
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved