Aa Umbara Tolak Rencana Kenaikan Harga Gas Elpiji 3 Kilogram

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, PADALARANG - Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna tidak setuju dengan kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berencana akan mencabut subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) atau gas elpiji 3 kilogram.

Pencabutan subsidi ini otomatis bakal menaikan harga gas elpiji 3 kg hingga lebih dari 100 persen atau dari Rp 16.000 menjadi Rp 36.000.

Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai akan berdampak kepada masyarakat kurang mampu, dan belum tentu program konversi penggantinya efektif menjangkau ke seluruh masyarakat yang membutuhkan.

"Kalau subsidi dicabut berarti harganya jadi mahal, sedangkan masyarakat miskin di Bandung Barat masih banyak, jadi kalau saya tidak setuju," ujarnya saat ditemui di Perumahan Cimareme Indah, Padalarang, Senin (20/1/2020).

Menurutnya, dengan adanya subsidi yang telah diterpakan sejak dulu, seharusnya tidak dicabut karena kebanyakan masyarakat sudah merasa nyaman dengan adanya subsidi gas elpiji 3 kilogram tersebut.

• 2 Ruko Hancur Gara-gara Dinding Sungai Cijurey Ambrol, Pemilik Ruko Rugi Puluhan Juta Rupiah

Aa Umbara menilai, kebijakan yang rencananya akan direalisasikan pada awal semester II 2020 itu, konversi pengganti dengan uang bagi masyarakat kurang mampu juga dinilai belum tentu efektif, karena bisa saja dibelikan untuk keperluan lain.

"Kalau uangnya diganti, nanti akan habis gak dipakai beli gas. Lebih baik kalau masyarakat sudah nyaman ya gak usah dicabut subsidinya," kata Aa Umbara.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), KBB, Ricky Riadi, mengatakan, terkait pencabutan subsidi LPG itu, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan sosialisasi dari provinsi ataupun pemerintah pusat.

• Kronologi Perampokan Rumah di Talun Cirebon, Korban Sempat Berkelahi dengan Pelaku Rebutan Golok

"Kalau kebijakan itu benar-benar dilakukan, kami mengusulkan sebaiknya dilakukan penjualan gas 3 kilogram dengan sistem tertutup," katanya.

Sistem tersebut kata dia, misalnya warga yang benar-benar kurang mampu didata, lalu mereka diberi kartu transaksi atau alat yang hanya bisa dipakai untuk keperluan membeli gas 3 kilogram.

"Saya kira dengan sistem tertutup itu pemakai gas 3 kg bisa lebih tepat sasaran," ucapnya.