Jadi Tersangka Kasus Suap, Wahyu Setiawan Diberhentikan Sebagai Komisioner KPU

Tersangka kasus suap penetapan anggota DPR RI, Wahyu Setiawan, dijatuhi sanksi berupa pemberhentian tetap sebagai anggota Komisioner Komisi Pemilihan

Jadi Tersangka Kasus Suap, Wahyu Setiawan Diberhentikan Sebagai Komisioner KPU
Kompas.com/Fitria Chusna Farisa
Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (15/1/2020). 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Tersangka kasus suap penetapan anggota DPR RI, Wahyu Setiawan, dijatuhi sanksi berupa pemberhentian tetap sebagai anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Sanksi ini dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui sidang pembacaan putusan yang digelar Kamis (16/1/2020).

"Menjatuhkan sanksi pembehentian tetap kepada teradu Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI sejak putusan ini dibacakan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DKPP Muhammad dalam persidangan di Gedung DKPP, Thamrin, Jakarta Pusat.

Diduga Terlibat Suap, Komisioner KPU Wahyu Setiawan Mengaku Tak Pernah Bertemu Harun Masiku

Dalam pertimbangannya, DKPP menyatakan bahwa Wahyu Setiawan telah melanggar kode etik karena melakukan pertemuan di luar kantor KPU dengan sejumlah pihak yang mengupayakan penetapan Politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku sebagai anggota DPR RI melalui proses pergantian antarwaktu (PAW).

Beberapa pihak itu semisal mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridellina, Saeful, dan Doni.

Agustiani Tio Fridellina dan Saeful belakangan ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka bersamaan dengan penetapan tersangka Wahyu Setiawan dan Harun Masiku.

DKPP menilai, Wahyu Setiawan melanggar Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dalam putusannya, DKPP juga memerintahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi pelaksanaan putusan mereka serta memerintahkan Presiden RI untuk melaksanakan putusan ini.

"Memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini," ujar Muhammad.

"Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lambat tujuh hari," kata dia.

Halaman
12
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved