FSKN Minta Pemerintah Berikan Payung Hukum Resmi untuk Keraton se-Nusantara

Forum Silaturahmi Keraton Nusantara meminta pemerintah memberikan payung hukum resmi untuk keraton se-Nusantara.

FSKN Minta Pemerintah Berikan Payung Hukum Resmi untuk Keraton se-Nusantara
Tribun Jabar/Ahmad Imam Baehaqi
Sultan Sepuh XIV sekaligus Ketua Umum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN), PRA Arief Natadiningrat saat ditemui di Keraton Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Rabu (15/1/2020). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Forum Silaturahmi Keraton Nusantara meminta pemerintah memberikan payung hukum resmi untuk keraton se-Nusantara.

Ketua Umum FSKN sekaligus Sultan Sepuh XIV PRA Arief Natadiningrat, mengatakan, selama ini keraton belum mempunyai payung hukum resmi untuk menjaga kelestarian keraton.

Padahal, keraton merupakan benteng pertahanan terakhir dalam menjaga pelestarian budaya daerah di Indonesia.

Ketua FSKN Sebut Garis Keturunan Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat Tidak Jelas

Keraton Agung Sejagat Punya Duit di Swiss, Ketum FSKN: Harta Keraton Habis untuk Kemerdekaan RI

"Sangat disayangkan kalau keraton sampai punah," kata Arief Natadiningrat kepada Tribun Jabar, Kamis (16/1/2020).

Ia mengatakan, satu-satunya keraton yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap hanyalah Keraton Yogyakarta.

Bahkan, dalam UU Keistimewaan Yogyakarta membuat Keraton Yogyakarta masuk dalam struktur ketatanegaraan.

Menurut Arief, UU Keraton juga bisa menjadi database pemerintah untuk mengelompokkan keraton atau kesultanan mana saja yang resmi dan diakui pemerintah.

"Itu juga bisa jadi pegangan agar tidak lagi muncul keraton baru seperti di Purworejo beberapa waktu lalu," ujar Arief Natadiningrat.

Pihaknya juga meminta pemerintah melalui Kemendikbud dan Kemendagri berperan aktif dalam pendataan serta pembinaan keraton.

Ia mengatakan, sejak Indonesia merdeka sampai sekarang pemerintah belum pernah merilis keraton atau kesultanan mana saja yang diakui resmi negara.

"Padahal, kalau sudah dirilis itu bisa jadi pegangan masyarakat sehingga tidak ada lagi deklarasi keraton baru," kata Arief Natadiningrat.

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved