Utang Bulog Membekak Capai Rp 28 Triliun, Anggota Komisi VI DPR RI Sarankan Begini
Utang perusahaan Perum Bulog hingga saat ini sudah membengkak hingga mencapai angka Rp 28 triliun.
Penulis: Handhika Rahman | Editor: Theofilus Richard
lihat foto
TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Utang perusahaan Perum Bulog hingga saat ini sudah membengkak hingga mencapai angka Rp 28 triliun.
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan, perlu adanya upaya penyelamatan perusahaan plat merah dibidang pangan itu.
Salah satunya dengan memindahkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sebelumnya ditangani Kementerian Sosial (Kemensos) ke Perum Bulog.
• Mulai Bulan Depan, Kumpulan HP atau Smartphone Ini Tak Bisa Pakai WhatsApp Lagi, Ini Penyebabnya
Atau dengan kata lain, menyerahkan secara menyeluruh penyaluran beras dalam program BPNT kepada Perum Bulog, sama seperti pada saat program beras sejahtera (Rastra) atau program beras bagi warga miskin (Raskin) sebelumnya.
"Upaya ini dilakukan menindaklanjuti terkait keinginan Pak Presiden untuk bisa mencarikan solusi terhadap masa depan Bulog," ujar dia kepada Tribuncirebon.com saat mengecek persediaan beras di Gudang Bulog Pekandangan Jalan Soekarno-Hatta Indramayu, Minggu (5/1/2020).
Herman Khaeron menjelaskan, saat ini Perum Bulog dibebani oleh pinjaman komersial, dengan mekanisme yang harus dijalankan adalah penugasan dengan batasan harga.
Di sisi lain, Perum Bulog juga diminta melakukan pembelian tertinggi dari para petani agar tidak merugi.
"Bulog diminta melakukan pembelian tertinggi dari petani supaya petani tidak rugi, harga jual harga penugasan, stabilisasi harga juga harga penugasan. Sedangkan penyaluran beras tersumbat, Ini kan bisa rugi," ujar dia.
• Selama 2019, Ratusan Wisatawan Pantai di Yogyakarta Tewas Gara-gara Abaikan Larangan Berenang
Meski demikian, Herman Khaeron berpendapat, utang perusahaan merupakan hal yang biasa dalam perputaran omzet.
Selama barang tersedia, dirinya optimis utang perusahaan itu bertahap bisa berkurang.
Namun, dengan catatan, penyaluran stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog itu ke outlet-outlet harus seimbang dengan penyerapan beras dari petani.
"Tetapi kalau kemudian tersumbat outletnya, lantas kemudian barangnya busuk dan tidak tersalurkan, ini berbahaya terhadap beban utang," ujar dia.
• Pegawai Honorer Pemkab Belitung Ditemukan Tewas Saat Kerja, Diduga Keracunan
