Pemerintah 'Godok' Rencana Upah Per Jam, Akan Diterapkan pada Jenis Pekerjaan Ini

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut tengah menggodok skema upah per jam untuk mendukung fleksibilitas tenaga kerja.

Tribun Jabar/Ahmad Imam Baehaqi
Ilustrasi pekerja 

TRIBUNJABAR.ID - Skema upah per jam sedang menjadi pembicaraan di kalangan para pekerja.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut tengah menggodok skema upah per jam untuk mendukung fleksibilitas tenaga kerja. 

Hal itu ditujukan untuk memberikan kepastian bagi tenaga kerja maupun pengusaha.

Dilansir dari Kompas.com, upah per jam tersebut diberikan bagi tenaga kerja yang berada di bawah ketentuan waktu kerja di Indonesia. 

Waktu kerja dalam Undang Undang (UU) nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebanyak 40 jam per minggu.

Di sisi lain, banyak profesi yang jam kerjanya di bawah 40 jam per pekan, sehingga dirasa perlu dibuat regulasi sehingga memiliki payung hukum yang jelas.

Yuni Shara Tak Bermaksud Tampil Stylish, Sepatu Boots Burberry Kerap Dipakai Saat Urusi Banjir

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan sektor industri akan tetap menerapkan gaji minimum secara bulanan. 

Sehingga tak akan menghilangkan sistem gaji bulanan ataupun upah minimumbaik UMP maupun UMK yang berlaku saat ini.

Kendati begitu, dirinya sedikit memberikan bocoran informasi sektor mana saja sistem upah per jam bisa diterapkan. 

Kisah Cinta Evan Dimas dan Zahra Berawal di Sebuah Kafe di Mal, Zahra Tak Suka Sepak Bola

Bidang pekerjaan yakni pekerjaan penunjang industri, seperti sektor jasa dan perdagangan.

Halaman
123
Editor: Seli Andina Miranti
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved