Singgung Korupsi Dana BOS, Sri Mulyani Sebut Rantai Panjang Praktik Minta Jatah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyinggung soal praktik korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Tribunnews.com/Larasati Dyah Utami
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, Sabtu (30/11/2019). 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyinggung soal praktik korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Padahal, awalnya Sri Mulyani menduga tidak mungkin ada korupsi dana BOS.

Faktanya, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia, Sri Mulyani, menilai dana BOS yang disalurkan tak lepas dari praktik korupsi ‘minta jatah’.

“Saya tadinya berpikir tidak mungkin ada korupsi. Ternyata by address terus sampai di-address diminta sama yang di atasnya, 'kamu kan sudah terima, minta dong saya setorannya'. Itu yang terjadi,” kata Sri Mulyani dalam diskusi panel Konferensi Pendidikan Indonesia (KPI) 2019 di Kemendikbud, Jakarta, Sabtu (30/11/2019).

Diketahui, dana BOS dari pemerintah yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) langsung kepada sekolah.

Dana BOS diberikan pemerintah pusat ke 450 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Dana BOS SLB Muhammadiyah Karangpawitan Garut Raib, Dicairkan oleh Mantan Kepala Sekolah

Polisi OTT Anggota K3S Terkait Dugaan Korupsi Miliaran Dana Bos di Tasikmalaya

Sri Mulyani mengatakan sektor pendidikan dirasakan penting sejak masa Reformasi. Karenanya pemerintah meningkatkan anggaran pendidikan.

Menurutnya, anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Mandat meningkatkan anggaran pendidikan tidaklah mudah bagi Sri Mulyani karena dalam penyalurannya banyak praktik korupsi.

"Contohnya sekolah rusak Rp 37 triliun, sudah kita anggarkan. Kita juga buat anggaran untuk tunjangan profesi guru. Guru nonnegeri juga dibayar," ujar Sri Mulyani.

Korupsi Dana BOS Kabupaten Bekasi, Kyai Imam Divonis 18 Bulan

Selain penambahan anggaran, perubahan signifikan lainnya yakni sistem desentralisasi dalam pendidikan.

Hal itu dilakukan upaya negara hadir dan lebih responsif karena lebih dekat dengan masyarakat.

Dari anggaran total Rp 507 triliun, sebesar Rp 200 triliun digunakan untuk membayar guru, termasuk gaji, tunjangan guru, dan sertifikasi guru.

"Dana BOS memakan hampir 80 persen dari anggaran. Kemudian sisanya dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," katanya. (Reynas Abdila)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sri Mulyani Singgung Praktik Korupsi dalam Penyaluran Dana BOS

Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved