Utang BPJS Miliaran, Dokter dan Perawat Rumah Sakit di Bandung Belum Gajian, Kiriman Obat Pun Macet

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Besarnya utang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehatan kepada rumah sakit umum daerah (RSUD) di Jawa Barat yang mencapai belasan hingga puluhan miliar memaksa rumah sakit melakukan efisiensi anggaran.

Tak hanya menghemat penggunaan listrik, sejumlah rumah sakit juga mulai memangkas anggaran rapat dan dinas-dinas luar kota.

Sejumlah rumah sakit bahkan terpaksa menunggak pembayaran jasa pelayanan para dokter dan perawat yang mereka pekerjakan.

Di beberapa rumah sakit, para tenaga kontrak bahkan belum menerima gaji sejak dua bulan lalu.

Kepala Bidang Keuangan RSUD Soreang, Kabupaten Bandung, Sukirwan, mengatakan, di RSUD Soreang, jasa pelayanan para dokter dan perawat yang belum bisa mereka bayar karena masih tertunggaknya pembayaran klaim biaya kesehatan dari BPJS Kesehatan sudah Rp 7,8 miliar.

"Rata-rata di angka Rp 2,6 juta per orang," ujarnya kepada Tribun saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (14/11/2019).

• Meski BPJS Kesehatan Masih Nunggak Rp 40 Miliar, RSUD Kota Bandung Tetap Layani Pasien BPJS

• Korupsi Dana BPJS, mantan Dirut RSUD Lembang Dituntut 8 Tahun, Bendahara Dituntut 10 Tahun Penjara

Terakhir, jasa pelayanan para dokter dan perawat ini mereka bayar Juli lalu. "Tapi mereka, alhamdulillah, mau bersabar. Gaji pokoknya tetap dibayarkan, tapi jasa pelayanannya belum," ujarnya.

Menurut Sukirwan, hampir separuh karyawan di RSUD Soreang belum berstatus PNS. Dari 623 orang karyawan, baru 326 orang yang PNS.

Terus tertunggaknya pembayaran dari BPJS atas biaya kesehatan yang mereka klaim, kata Sukirwan, juga membuat utang RSUD Soreang kepada perusahaan distributor obat terus membengkak.

Hingga Oktober 2019, utang obat RSUD Soreang sudah mencapai Rp 6,2 miliar.

"Perusahaan obat inilah yang banyak membantu kami, sebenarnya," kata Sukirwan.

Meski demikian, ada pula beberapa perusahaan obat yang sudah mengunci pengorderan obat-obatan untuk rumah sakit yang menunggak.

"Itu karena sistemnya. Per tiga bulan, order obat harus sudah dibayar. Jika tidak, sistem mereka otomatis mengunci pengorderan dan baru mereka buka lagi jika sudah dibayar," ujarnya.

Terhitung Juni hingga Oktober, kata Sukirwan, utang BPJS kesehatan kepada RSUD Soreang sudah mencapai Rp 25.499.029.252.

"Oleh karena itu, kami juga melakukan pengetatan anggaran dengan membatasi agenda-agenda pelatihan dan perjalanan dinas. Hanya yang sifatnya urgen yang masih dilakukan," ujarnya.

• Cara Turun Kelas Kepesertaan BPJS Kesehatan Beserta Tarif Terbarurnya

• Peserta BPJS Kesehatan Ramai-ramai Turun Kelas setelah Iuran Naik 100 Persen

Selain mengefisiensi anggaran, RSUD Soreang terpaksa menggunakan tabungan RSUD, yang biasanya disimpan untuk kebutuhan darurat.

Selama ini, kata Sukirwan, RSUD memang selalu mendapat subsidi dari Pemkab Bandung.

Namun subsidi itu dalam bentuk belanja modal seperti peralatan dan perlengkapan alat kesehatan termasuk untuk menutupi biaya rumah sakit pasien SKTM (surat keterangan tidak mampu).

"Jumlahnya tergantung tahun anggaran Pemkab Bandung. Tergantung kami (rumah sakit) butuh apa tahun ini," ujarnya.

Enam Bulan

Efisiensi anggaran juga dilakukan RSUD Kota Bandung karena besarnya tunggakan BPJS Kesehatan. Direktur RSUD Kota Bandung, Exsenveny Lalopua, mengatakan, tunggakan BPJS Kesehatan kepada RSUD Kota Bandung sudah mencapai Rp 40 miliar.

Itu, kata Exenveny, adalah tunggakan selama enam bulan, sebab BPJS Kesehatan baru membayar tagihan untuk Januari-April 2019.

"Untuk menutupi itu gunakan cash flow yang ada. Kami kelola kas secara efisien dengan tidak menurunkan mutu pelayanan,” ujar Viny, sapaan akrabnya, saat ditemui dalam acara Bandung Menjawab di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Kamis (14/11).

Hal senada dikatakan Kepala Bagian Umum dan Keuangan RSUD Kota Bandung, dr Supratman.

Namun sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pemerintah Kota Bandung, untuk pengadaan obat-obatan mereka tetap bisa membeli melalui e-katalog.

"Pembayaran dilakukan di akhir atau kumulatif. Dalam kondisi terdesak, kami juga bisa menggunakan alokasi cadangan," ujarnya di ruang kerjanya.

Seperti RSUD Soreang, RSUD Kota Bandung mulai membatasi pemakaian listrik dan biaya makan dan minum dalam kegiatan-kegiatan rapat koordinasi rutin.

"Kalau cuma rapat di satu bagian, biasaya enggak ada mamin. Tapi kalau rapat antarbagian yang melibatkan para kepala bagian, apalagi direksi manajemen atau tamu dari luar rumah sakit, baru kami akan keluarkan makan besar untuk menjamu. Tapi sampai sekarang kami belum sampai harus berutang untuk pembiayaan operasional. Mudah-mudahan jangan," ujarnya.

Kondisi serupa dialami RSUD Lembang dan RSUD Cikalongewetan di Kabupaten Bandung Barat dan RSUD Cibabat di Kota Cimahi.

Terus tertunggaknya pembayaran klaim biaya kesehatan dari BPJS ini juga membuat mereka kesulitan membayar jasa pelayanan para dokter dan perawat yang selama ini bertugas di rumah sakit-rumah sakit tersebut. Agar bisa bertahan, mereka juga melakukan efisiensi anggaran.

Sebagaimana diklaim pihak rumah sakit, tunggakan BPJS di RSUD Lembang mencapai Rp 4,2 miliar, RSUD Cikalongwetan Rp 2,2 miliar, dan RSUD Cibabat Cimahi Rp 54 miliar. (cipta permana/mumu mujahidin/tiah sm/hilman kamaludin/syarif pulloh anwari)

Artikel hasil liputan Eksklusif ini telah tayang di Koran Tribun Jabar edisi Senin 18 November 2019 dengan judul:  Rumah Sakit Tak Bisa Bayar Dokter * Tunggakan BPJS Puluhan Miliar * Obat-obatan Terpaksa Utang