Breaking News:

BREAKING NEWS - UU KPK Hasil Revisi Sudah Diberi Nomor oleh Kemenkumham, Jokowi Tidak Tanda Tangan?

Tersiar kabar bahwa UU KPK hasil revisi telah dicatat dan diberi nomor oleh pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Kemenkumham).

Tribun Jabar
Ilustrasi: KPK 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Tersiar kabar bahwa Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi ( UU KPK hasil revisi) telah dicatat dan diberi nomor oleh pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Kemenkumham).

Dalam pencatatan di Kemenkumham tersebut UU KPK menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Sebelumnya, UU KPK lama adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Febri Diansyah dikutip dari Kompas.com, mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi bahwa UU KPK hasil revisi telah dicatat oleh pihak Kemenkumham sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

"Ya, kami baru dapat informasinya pagi ini," kata Febri dalam keterangan tertulis, Jumat (18/10/2019).

Meski demikian, kata Febri, KPK belum menerima dokumen resmi UU KPK hasil revisi yang sudah diberi nomor tersebut.

Juru bicara KPK Febri Diansyah.
Juru bicara KPK Febri Diansyah. (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Sehingga, Febri belum bisa menjelaskan seperti apa langkah KPK ke depannya.

"Dokumen UU 19 Tahun 2019 tersebut belum kami dapatkan sampai saat ini.

Nanti akan dilihat apa isi UU tersebut. Jika sudah didapatkan segera dibahas untuk memutuskan tindak lanjut berikutnya," kata dia.

Upaya konfirmasi penomoran UU KPK hasil revisi ini ke Direktur Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana sudah dilakukan Kompas.com.

Halaman
1234
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved