Jokowi dan Parpol Disebut Sudah Sepakat Tolak Perppu KPK, Tapi saat Ditanya Masih Bungkam: Hmm . . .

Jokowi dan parpol koalisi pendukungnya disebut sudah sepakat untuk tidak menerbitkan Perppu KPK. Tapi saat ditanya, Jokowi masih bungkam

Editor: Dedy Herdiana
Kolase Tribun Jabar/ Instagram Jokowi/Kompas.com
Presiden Joko Widodo - KPK 

Jokowi dan parpol koalisi pendukungnya disebut sudah sepakat untuk tidak menerbitkan Perppu KPK. Tapi saat ditanya, Presiden Joko Widodo ini tetap bungkam hanya bilang; hmm ...

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo dan partai politik koalisi pendukungnya disebut sudah sepakat untuk tidak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ( perppu) untuk membatalkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi.

Namun, sampai saat ini belum ada pengumuman resmi bahwa Jokowi tidak akan menerbitkan perppu.

Kabar bahwa Jokowi tak akan menerbitkan Perppu KPK dikutip dari Kompas.com, justru datang dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Surya menyebut Jokowi dan partai politik pendukung disebut sepakat untuk tidak mengeluarkan Perppu KPK.

Jokowi Disebut Sudah Sepakat dengan Parpol Pendukung Tak Terbitkan Perppu KPK

Jokowi Sebelumnya akan Pertimbangkan, Kini Tak Jelas, Pengamat Sebut Perppu Benteng Terakhir

Yasonna H Laoly yang Kini Jadi Anggota DPR Minta Jokowi Tidak Terbitkan Perppu KPK

Keputusan itu, lanjut Surya, disepakati ketika Presiden Jokowi dan pimpinan parpol pendukung diam-diam bertemu di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9/2019) malam.

"Jadi yang jelas, Presiden bersama seluruh partai pengusungnya mempunyai satu bahasa yang sama. Untuk sementara enggak ada. Belum terpikirkan mengeluarkan Perppu," kata Surya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa kemarin.

Menurut Surya, salah satu alasan tidak dikeluarkannya Perppu, yaitu UU KPK hasil revisi saat ini masih diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya kira masalahnya sudah di MK, kenapa kita harus keluarkan Perppu? Ini kan sudah masuk ke ranah hukum, ranah yudisial namanya," ucap dia.

Surya melanjutkan, Presiden akan salah apabila menerbitkan perppu disaat UU KPK hasil revisi tersebut sedang diuji materi di MK.

"Masyarakat dan mahasiswa tidak tahu kalau sudah masuk ke ranah sana (MK), Presiden kita paksa keluarkan Perppu, ini justru dipolitisasi. Salah-salah, Presiden bisa di-impeach karena itu," ujar Surya.

Presiden Joko Widodo dalam acara peringatan Hari Batik Nasional di Istana Mangkunegaran, Solo (2/10/2019).
Presiden Joko Widodo dalam acara peringatan Hari Batik Nasional di Istana Mangkunegaran, Solo (2/10/2019). (Dok Bakti Budaya Djarum Foundation via Kompas.com)

Jokowi masih bungkam, hanya bilang: " . . . Hmm . . ."

Meski sudah ada bocoran yang diberikan elite parpol, namun Presiden Joko Widodo sendiri masih bungkam soal Perppu KPK.

Sampai hari ini belum ada pengumuman resmi dari Presiden Jokowi apakah ia jadi menerbitkan Perppu KPK atau tidak.

Presiden yang ditanya wartawan mengenai Perppu KPK pun menolak berkomentar.

Halaman
123
Sumber: Kompas
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved