Pemprov Jabar Akan Terapkan e-RK untuk Evaluasi Kinerja PNS Tiap Hari

Ridwan Kamil menyayangkan masih banyak PNS yang tidak bisa bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing

Tribunjabar/Syarif Abdussalam
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memimpin Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Kopdar) Triwulan III Tahun 2019 di Hotel Pantai Indah Timur Kabupaten Pangandaran, Kamis (26/9/19). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan untuk menurunkan angka rata-rata 20 persen PNS di Jawa Barat yang tidak mampu bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama 27 kabupaten dan kota di Jabar akan menerapkan sistem evaluasi melalui Elektronik Remunerasi Kinerja ( e-RK).

"Itu (e-RK) adalah aplikasi yang harus diisi oleh PNS setiap hari kerja. Apa yang diisi adalah apa yang dikerjakan, nyambung atau tidak dengan tupoksinya, kemudian memberikan bukti lampiran. Orang malas tidak bisa mengisi karena tidak tahu yang dideskripsikan," kata gubernur yang akrab disapa Emil ini di Gedung Sate, Rabu (2/10/2019).

Pameran Mesin Dan Industri Produksi Pakaian Terbesar Di Jawa Barat Siap Dihadiri Ribuan Pengunjung.

Kunjungi Perayaan HPS ke-39 di Indramayu, Wagub Jabar Tantang Pemda dan Warga Berinovasi

20 Persen PNS di Jawa Barat Tidak Tahu Harus Ngapain, Kementerian PANRB: Ini Berbahaya

Melalui penghitungan kinerja dan evaluasi setiap hari ini, pegawai yang kinerjanya baik akan mendapat tunjangan perbaikan penghasilan yang lebih banyak daripada pegawai yang berkinerja kurang baik. Inilah yang menjadi pemicu supaya semua pegawai bisa bekerja sesuai tupoksinya masing-masing.

"Ini ada poinnya, kalau benar dan tinggi poinnya, maka tunjangan ke rumah lebih tinggi. Jadi orang malas amplopnya tipis orang rajin amplopnya tebal. Itu antisipasinya yang akan dimulai di bulan Oktober, Pemprov dulu. Kalau Bandung sudah, ini copy dari Bandung," katanya.

Emil mengatakan sangat menyayangkan masih banyak PNS yang tidak bisa bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Hal ini akan menimbulkan kerugian terhadap pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

"Survei terakhir masih banyak ASN di bawah yang tidak tahu tupoksinya. Menandakan datang kerja bari teu apal nu digawekeun, pulang weh," katanya.

Melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), katanya, hal tersebut pun bisa dievaluasi. SAKIP, katanya, merupakan evaluasi tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan layaknya rapor untuk pelajar.

"Pemerintahan yang masih rapornya C, artinya pemerintahan itu sibuk tapi belanjanya salah. Jadi uang negara banyak tak dibelanjakan semestinya. Kalau rapornya B, visi misinya betul tapi kurang berkualitas. Kalau A sudah berkualitas, yang AA paling sempurna," katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, katanya, sudah mendapat nilai A bersama Kota Bandung, sisanya 26 kabupaten dan kota di Jabar mendapat BB dan B.

"Alhamdulillah tidak ada lagi dari dua tahun lalu kota kabupaten rapornya C. Ini menandakan belanja di Provinsi Jawa Barat pembangunannya sudah sesuai dengan yang direncanakan," katanya. (Sam)

Sumber: Tribun Jabar
Berita Populer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved