20 Persen PNS di Jawa Barat Tidak Tahu Harus Ngapain, Kementerian PANRB: Ini Berbahaya
Sekitar 20 persen PNS di Jawa Barat tidak mengetahui yang harus mereka kerjakan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Tarsisius Sutomonaio
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Sekitar 20 persen PNS di Jawa Barat tidak mengetahui yang harus mereka kerjakan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
Hal tersebut terungkap dari survei Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( PANRB ) RI terhadap para PNS di pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, di Jawa Barat.
Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, pada Kementerian PANRB RI, Didid Noordiatmoko, mengatakan survei tersebut dilakuakan tahun lalu.
Dari angka rata-rata 20 persen tersebut, ada pemerintah kabupaten atau kota yang angkanya mencapai 27 persen, ada juga yang hanya 6 persen.
"Dari survei itu, rata-rata pegawai di Jabar, tidak hanya pemprov ya, tapi kabupaten kota, itu tidak bisa menjawab apa yang mereka kerjakan. Tidak bisa menghubungkan tugas fungsi yang ada di SK (surat keputusan) dengan apa yang dikerjakan, jadi tidak nyambung," kata Didid Noordiatmoko di sela Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) dan Reformasi Birokrasi di Provinsi Jawa Barat, di Gedung Sate, Rabu (2/10/2019).
• Pemkab Cirebon Ajukan 592 Formasi Untuk Seleksi CPNS 2019, Hati-hati Penipuan
• PNS Tersangka Kerusuhan Asrama Papua di Surabaya Ajukan Praperadilan
Dari hasil survei tersebut, katanya, pihaknya berkesimpulan bahwa sekitar 20 persen PNS di Jawa Barat tidak tahu apa yang harus dikerjakan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Hal ini, katanya, harus menjadi koreksi para atasan masing-masing pegawai.
"Ini agak berbahaya. Bukan salah mereka. Kalau itu ada di staf paling bawah, tentu ini kewajiban atasan. Atasan harus mereview, melakukan supervisi, mengingatkan, apa yang harus mereka kerjakan, bukan apa yang mereka ingin kerjakan," kata Didid Noordiatmoko.
Didid berharap evaluasi tahun ini memberikan hasil terbaik, setelah selama setahun pemerintah di Jawa Barat berbenah diri. Tahun lalu, katanya, pihaknya sudah memberikan sejumlah rekomendasi untuk mengatasi hal tersebut.
• CPNS 2019 Segera Dibuka, Jangan Lakukan Kesalahan Ini, Teliti Syaratnya Jangan Sampai Lupa!
"Kami memberikan rekomendasi, agar secara berkala, atasan mengadakan refreshing. Bukan outbound, tapi rapat berkala, review capaian anak buah, ingatkan bahwa ada yang tidak cocok di tugasnya, kemudian dikembalikan ke tugasnya. Dan ini harus dilakukan berjenjang oleh setiap atasan langsung, dilakukan banyak atasan sehingga masif perbaikannya," kata Didid Noordiatmoko.
Di tingkat nasional sendiri, katanya, angka PNS yang tidak mengerti pekerjaan sesuai tugasnya ini berada di angka lebih dari 20 persen. Walaupun angka di Jabar lebih rendah dari nasional, katanya, ini bukanlah sesuatu yang sudah bisa dibanggakan.
"20 persen PNS se-Jabar ini ada berapa juta orang. Banyak. Memang kami survei random. Tidak semua, tapi 20 persen angkanya terlalu banyak. Dan mudah-mudahan setahun ini ada perbaikan," katanya.
Didid mengatakan pihaknya menargetkan tahun ini angka PNS yang tidak mengerti pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya ini sudah di bawah angka 10 persen. Idealnya, katanya, angka tersebut berada di bawah 5 persen.
