Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya Bakal Dibangun Tahun Depan, Biayanya Rp 60 Triliun
Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten dan kota kembali mematangkan rencana pembangunan jalan tol
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Ichsan
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten dan kota kembali mematangkan rencana pembangunan jalan tol Bandung-Garut-Tasikmalaya-Ciamis-Banjar-Pangandaran, dalam rapat koordinasi di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (25/9).
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam kesempatan ini meminta semua pihak, terutama kepala daerah yang kawasannya terlewati jalur tol tersebut untuk tidak lagi mengubah-ubah trase setelah disepakati bersama, sehingga penetapan lokasi atau penlok yang merupakan kewenangan Pemprov Jabar segera dilakukan.
Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tol yang memiliki panjang sekitar 205 kilometer tersebut terbagi dalam dua seksi. Seksi pertama pembangunan dimulai dari Gedebage, menyambung ke selatan ke Kabupaten Bandung, Garut, sampai Tasikmalaya. Kemudian tahap dua dibangun dari Tasikmalaya-Ciamis-Banjar-Pangandaran, sampai Cilacap.
Pengelola pembangunan tol sudah diputuskan, kata Emil, dengan pemilik konsorsiumnya adalah PT Jasa Marga. Pembebasan lahan sekaligus pembangunan jalan tol ini rencananya dimulai pada 2020.
"Semua sudah diputuskan pemilik konsorsiumnya ke PT Jasa Marga yang akan mengelola, terbagi dua tahap. Tahap pertama Rp 60 triliun, sampai Tasikmalaya. Tahap duanya kurang lebih sama seperti itu. Pembebasan lahan sama mahalnya dengan konstruksi," kata Emil seusai pertemuan tersebut.
• Hari Kedua Unjuk Rasa di Bandung, 116 Pendemo Dievakuasi ke Unisba Gara-gara Efek Gas Air Mata
Menurut Emil, exit tol nanti pada tahap pertama akan dibangun di empat titik, yaitu satu di Kabupaten Bandung, dua titik di Garut, dan satu titik di Tasikmalaya.
Pada tahap dua akan ada exit tol di Kalipucang atau 17 kilometer menuju kawasan Pangandaran, pintu tol tersebut merupakan hasil perubahan yang semula lurus ke Cilacap, namun trase akhirnya dilengkungkan untuk mendukung Pangandaran sebagai destinasi pariwisata.
"Rapat hari ini untuk menentukan trase tidak boleh berubah-ubah lagi karena penlok kan ada di saya. Kenapa bupati dateng, agar exit-nya di titik A apa titik B, sudah jangan ubah-ubah lagi karena urus pembebasan tanah panjang dan engga mudah," ujarnya.
Emil mengatakan kebutuhan tol ini mendesak mengingat pentingnya fasilitas pergerakan orang dan barang dalam sistem transportasi nasional dan regional.
Emil pun menegaskan bahwa rapat percepatan kali ini menjadi langkah finalisasi dalam penentuan trase, terutama terkait pembebasan lahan yang prosesnya panjang dan tidak mudah.
“Secara umum, 90 persen semua mengarah ke hal positif jadi kita kebut sehingga tiba waktunya tidak ada lagi kemacetan saat Lebaran,” kata Emil.
• Livia Ellen Bukan Orang Sembarangan, Mahasiswa Teknik UI yang Demo DPR RI, Pernah Muncul di Acara TV
Direktur Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahardian memaparkan jarak tempuh Tahap I Gedebage-Tasikmalaya adalah 95,2 km dan Tasikmalaya-Cilacap sepanjang 111 km. Hedy pun mengatakan bahwa 200 km merupakan konsistensi terpanjang yang diberikan oleh pemerintah untuk pembangunan jalan tol.
Sesuai rencana, proses usulan penetapan lokasi dilaksanakan pada Mei 2019 hingga April 2020. Sementara proses prakualifikasi berlangsung Oktober-Desember 2019, proses lelang pada Desember 2019 hingga Juni 2020, proses pembebasan tanah pada April 2020 hingga 2022, proses rekontruksi Tahap I segmen Gedebage-Tasikmalaya pada 2022-2024, dan tol direncanakan bisa beroperasi April 2024.
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, A Koswara, mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyelaraskan masukan-masukan dari pemerintah kota kabupaten yang akan terlintas proyek pembangunan jalan tol tersebut.