Kenaikan Iuran BPJS Memberatkan Warga, Ridwan Kamil Bakal Kaji Solusinya, Alternatif Asuransi Swasta
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku tengah mencari solusi jika kenaikan iuran BPJS Kesehatan tetap dianggap
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Ichsan
lihat foto
"Tentu kami akan terus meminta dan akan setiap saat bisa meminta audit," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
"Ini supaya memang betul anggaran yang kita keluarkan mencover kebutuhan akses kesehatan," sambung dia.
Ada berbagai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh BPJS Kesehatan.
Pertama masalah carut marut kepesertaan terutama 26 juta peserta yang harus dibersihkan. Kedua kategori rumah sakit.
Selama ini banyak rumah sakit yang mengklaim memiliki kelas lebih tinggi agar klaim BPJS Kesehatan bisa lebih besar.
Ketiga, masalah manajemen klaim. Audit BPKP menemukan ada yang klaim ganda peserta, bahkan ada klaim dari peserta yang sudah meninggal.
"BPJS Kesehatan harus melakukan perbaikan, hubungan dengan lebih dari 2.500 rumah sakit dan 23.000 puskesmas.
Mereka harus bisa perbaikan sistem rujukan dan klaimnya," kata dia.
Seperti diketahui, Pemerintah akan menaikan iuran BPJS Kesehatan kelas I dan kelas II sekitar dua kali lipat mulai 1 Januari 2020.
Rencana ini banyak mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Mulai dari anggota DPR, pengusaha, hingga serikat pekerja.
