Pelayanan Permohonan Paspor Lamban, Pemohon Bisa Lapor Ombudsman dan Gugat ke Pengadilan

Pengurusan dokumen paspor di Kantor Imigrasi Bandung yang memakan waktu lumayan lama, seharusnya tak perlu terjadi di era reformasi birokrasi.

Pelayanan Permohonan Paspor Lamban, Pemohon Bisa Lapor Ombudsman dan Gugat ke Pengadilan
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Warga menjalani sesi pemotretan dan pemindaian sidik jari oleh petugas saat akan membuat paspor baru di Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandung, Jalan Surapati, Kota Bandung, Selasa (20/8/2019). Permohonan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandung dilakukan secara antrian online melalui Aplikasi Permohonan Paspor di android atau melalui website http://antrian.imigrasi.go.id pada hari Jumat dengan kuota 350 pemohon. Langkah selanjutnya menyerahkan dokumen persyaratan, wawancara singkat, sesi pemotretan, dan memindai sidik jari di Kantor Imigrasi pada hari yang sudah ditentukan. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pengurusan dokumen paspor di Kantor Imigrasi Bandung yang memakan waktu lumayan lama, seharusnya tak perlu terjadi di era reformasi birokrasi.

Menurut dosen Hukum Administrasi Negara Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan menilai, di era reformasi birokrasi ini telah banyak aturan yang mengatur dan mempermudah setiap pelayanan publik, seperti pengurusan KTP-el, kartu keluarga, termasuk parpor, sehingga hal itu menjadikan ciri dan prinsip dari terlaksananya good government.

"Maka kalau sekarang pengurusan dokumen administrasi publik di Kantor Imigrasi Bandung lamban, sulit, bahkan tidak jelas akan besaran biaya dan lama waktu prosedurnya, hemat saya itu merupakan suatu kemunduran dari sistem pelayanan publik yang selama ini menjadi komitmen Kantor Imigrasi yaitu melayani dengan cara jemput bola dan dapat dijangkau di berbagai sarana publik seperti mal dan lainnya. Yang intinya mempermudah masyarakat," ujarnya saat dihubungi, Rabu (21/8/2019).

Tanggapan Asita Jabar Soal Lamanya Bikin Paspor di Kantor Imigrasi Bandung

ilustrasi permohonan pembuatan paspor
ilustrasi antrean pembuatan paspor (TRIBUNJABAR.CO.ID/ERY CHANDRA)

Apalagi, menurutnya, selama ini seluruh instansi pemerintahan telah diwajibkan untuk menerapkan kemajuan teknologi melalui adanya pemanfaatan aplikasi digital berbasis daring untuk mempermudah pelayanan administrasi bagi masyarakat.

Oleh karena itu, selama permohonan pembuatan dokumen publik itu telah lengkap dan memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan yuridisnya, maka dokumen itu wajib segera diterbitkan oleh instansi yang bersangkutan.

"Karena kantor imigrasi ini di bawah kewenangan Kemenkumham, maka seharusnya mereka (Kemenkumham) dapat segera merespons terhadap keluhan publik tersebut. Selain itu Ombudsman pun dapat menelusuri apakah ada faktor malpraktik dari proses pengurusan dokumen publik yang berjalan lamban itu. Kalau dari instansi pemerintahannya belum ada atau tidak ada respons yang memadai, maka masyarakat dapat melayangkan gugatan ke pengadilan secara perdata karena telah berdampak bagi masyarakat," ucapnya.

Asep menjelaskan, sebagaimana tercantum dalam UU No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dikatakan bahwa apabila permohonan tersebut tidak direspons, tidak dijawab, tidak ditindaklanjuti, atau tidak ada keterangan sama sekali, maka sepuluh hari sejak permohonan, dokumen tersebut dianggap dikabulkan dan wajib diterbitkan.

Masalah ini diatur juga dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, di mana disebutkan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara untuk dapat memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

"Maka sekali lagi, bagi masyarakat ketika pengurusan dokumen sudah memenuhi kelengkapan persyaratan dan mekanisme prosedural permohonan dokumen, tapi tidak ada respons dari petugas, maka dapat melayangkan keberatan kepada pimpinannya. Laporkan juga ke Ombudsman, bahkan bisa melakukan gugatan di pengadilan terkait pelayanan adminsitrasi yang buruk dan jauh dari semangat reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah,” katanya.

Jumlah Pemohon Paspor Membludak, Kuota 1500 Pemohon per Minggu Habis dalam 2 Jam

VIDEO-EKSKLUSIF, Pemohon Paspor Asal Bandung Tak Dapat Antrean, Pergi Subuh Antre Urus di Tasik

Penulis: Cipta Permana
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved