Anggota DPRD Kota Bandung Ini Kritisi Alih Fungsi Lahan RTH untuk Posyandu di Rancanumpang Gedebage

Anggota DPRD Kota Bandung, Asep Sudrajat menyayangkan dan mengkritisi tindakan penebangan sejumlah pohon sebagai konsekuensi pembangunan Posyandu

Anggota DPRD Kota Bandung Ini Kritisi Alih Fungsi Lahan RTH untuk Posyandu di Rancanumpang Gedebage
Tribun Jabar/Cipta Permana
Kondisi dan lokasi pembangunan Posyandu yang menyebabkan terjadinya penebangan pohon di wilayah RW 02 Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage Kota Bandung, Kamis (22/8/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Cipta Permana 
 
TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Anggota DPRD Kota Bandung, dari fraksi Nasdem, Asep Sudrajat menyayangkan dan mengkritisi tindakan penebangan sejumlah pohon sebagai konsekuensi pembangunan Posyandu, di RW 02 Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage Kota Bandung.

Menurutnya, penebangan pohon di ruang terbuka hijau atau taman RW yang dilakukan oleh oknum aparat Kelurahan Rancanumpang tersebut, merupakan kebijakan yang tidak konsisten. Sebab keluar dari semangat upaya pencapaian Ruang Terbuka Hijau 30 persen di Kota Bandung.

"Kami melihat penebangan pohon ini sama dengan kejahatan lingkungan, terlebih ini merupakan bagian dari merampas kehidupan  bagi khalayak masyarakat banyak," ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan. Sukabumi, Kota Bandung, Kamis (22/8/2019).

VIRAL Video Wanita Telanjang Dada Berkeliaran di Summarecon Mal Bekasi, Pihak Mal Tanggapi Begini

LIGA 1 PERSERU BADAK LAMPUNG FC VS PERSIB BANDUNG, Pangeran Biru Tanpa 2 Top Skorer untuk Raih Poin

VIDEO-Ulat dan Lalat Urai Sampah Organik di Bank Sampah Panulisan Purwakarta

Menurutnya, dengan adanya alih fungsi lahan tersebut, menunjukan bahwa pemerintah kewilayahan dan pihak ketiga dinilai tidak belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya. Terlebih persoalan kejahatan lingkungan tersebut, bukan kali pertama yang terjadi di wilayah itu dan di Kota Bandung, sebagaiman laporan masyarakat yang diterimanya.

Oleh karenanya, lagislator yang akrab disapa mang Upep itu pun tegaskan pihaknya mengancam akan melaporkan oknum aparat kewilayahan ke pihak Pemkot Bandung.

"Fraksi NasDem akan melaporkan kejahatan lingkungan yang terjadi dalam waktu dekat ini. Karena telah melanggar Undang-undang No.26 tahun 2007 tentang Tata Ruang," ucapnya.

Target Operasional RSKIA Kopo Kota Bandung Jadi Sorotan Anggota Dewan Ini, 4 Kali Berubah Target

Zurich Indonesia Hadirkan Asuransi Kelas Dunia untuk Warga Bandung

Pada kesempatan yang sama, Anggota DPRD Kota Bandung fraksi Nasdem lainnya, Dudi Himawan menilai rencana pembangunan Posyandu yang didanai PIPPK sebagai langkah penyerapan anggaran dalam mengurai masalah kesehatan di kewilayahan, tentu perlu dukungan terkait ide pemerintah tersebut.

Meski demikian menurutnya, pembangunan fasilitas kesehatan, semestinya tidak harus mengorbankan pohon yang sudah tumbuh besar. Pemerintah bisa membangun ditempat lain yang lebih strategis. Terlebih terdapatnyan
peraturan mengenai larangan menebang pohon tanpa izin, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3).

"Saya belum tahu sanksi seperti apa, terkait mekanisme besaran denda yang dibebankan pun harus melihat jumlah dan besarnya pohon, tapi secara tegas saya nyatakan mendukung peraturan itu. Karena dengan begitu kita bisa menjaga ketersediaan lahan hijau di Kota Bandung," ujar anggota Komisi A periode 2014 - 2019 tersebut di lokasi yang sama. (Cipta Permana).

Penulis: Cipta Permana
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved