Gugatan Ganti Rugi Lahan Cisumdawu, Pemerintah Kalah dan Harus Bayar Rp 194 Miliar ke 37 Warga

Majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung memenangkan gugatan 37 warga soal nilai ganti rugi pembebasan lahan tol Cisumdawu.

Gugatan Ganti Rugi Lahan Cisumdawu, Pemerintah Kalah dan Harus Bayar Rp 194 Miliar ke 37 Warga
Tribun Jabar/Seli Andina Miranti
Jalur alternatif Tol Cisumdawu 

Kuasa hukum ke-37 warga, Kuswara S Taryono mengkonfirmasi gugatan sudah diputus majelis hakim dan memenangkan ke-37 warga.

Ia mengaku 37 warga itu sudah mendapatkan ganti rugi tapi nilainya tidak layak.

"Kami bersyukur majelis hakim mengabulkan gugatan kami dengan sangat objektif. Jadi, penilaian yang dilakukan, nilai penggantian wajar yang dijadikan penggantian kerugian atas pengadaan tanah bukan ganti rugi yang layak dan adil," ujar Kuswara S Taryono saat ditemui di kantornya, Jalan AH Nasution Bandung, belum lama ini.

Ia mencantumkan pendapat hukum bahwa uang ganti rugi yang diberikan pemerintah pada warga tidak memperhatikan banyak aspek sesuai dengan Perpres Pengadaan Tanah. ‎

Dalam Perpres Pengadaan Tanah, pembebasan lahan melibatkan penilai jasa publik dalam hal ini KJPP.

VIDEO Menteri PUPR Tinjau Proyek Tol Cisumdawu, Pastikan 2020 Tuntas

Ruwetnya Proses Pembebasan Lahan Tol Cisumdawu, Ada 38 Gugatan Warga ke Pengadilan

"Dari surat lembaran nilai penggantian wajar dari KJPP, mereka tidak mencantumkan kerugian fisik dan non fisik yang diderita pemohon keberatan. Penilaian KJPP itu bertentangan dengan Pasal 65 ayat 1 huruf f Perpres Pengadaan Tanah," ujar Kuswara S Taryono.

Padal 65 ayat 1 huruf f menyebutkan soal penilai publik yang menilai ganti kerugian bidang tanh meliputi tanah‎, ruang atas tanah dan bawah, bangunan, tanaman, benda berkaitan dengan tanah dan kerugian lain yang dapat dinilai.

Ia menerangkan, tanah dan bangunan ke-37 warga dinilai KJPP tapi nilai tanah dan bangunan serta nilai ganti rugi yang ditetapkan, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan tanah.

"Acuan yang dilakukan KJPP itu,‎ hemat kami tidak jadi ganti rugi yang layak dan adil seperti diamanatkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Selain itu, KJPP juga tidak memperhatikan variabel lain dalam perhitungan wajar, yakni tidak memperhatikan harga pasar pada objek tanah, padahal, itu diakomodir dalam semua aturan terkait pengadaan tanah," ujar Kuswara S Taryono.

Untuk membuktikan gugatan ke-37 warga, ucapnya, majelis hakim bahkan sempat mendatangi tanah dan bangunan milik 37 warga tersebut.

Halaman
1234
Penulis: Mega Nugraha
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved