KPK Perkuat Bukti Keterlibatan Sjamsul Nursalim dan Istri Terkait Korupsi BLBI
Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI terhadap obligor BDNI.
lihat foto
Dalam kasus ini, Sjamsul dan Itjih diduga KPK melakukan misrepresentasi terkait dengan piutang petani petambak sekitar Rp4,8 triliun.
Misrepresentasi tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp4,58 triliun.
Alasannya, saat dilakukan Financial Due Dilligence (FDD) dan Legal Due Dilligence (LDD) disimpulkan bahwa aset tersebut tergolong macet dan hanya memiliki hak tagih sebesar Rp220 Miliar.
Respons kuasa hukum Sjamsul Nursalim
Otto Hasibuan mengapresiasi Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi terdakwa kasus dugaan korupsi terkait Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung.
Menurut dia, putusan itu dapat berdampak hukum berupa penyidikan kasus SKL BLBI di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempunyai dasar.
Sehingga dengan keputusan tersebut kliennya obligor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya Ijtih Nursalim dapat dibebaskan dari status tersangka.
"Jadi dengan bebasnya SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung,-red) berati tidak ada lagi alasan bagi KPK terhadap Sjamsul Nursalim, karena SN (Sjamsul Nursalim,-red) disidik dengan sangkaan bersama-sama dengan SAT. Kalau SAT sudah dinyatakan bebas, otomatis tidak ada alasan lagi untuk menyangkakan SN," kata Otto Hasibuan, saat dihubungi, Selasa (9/7/2019).
Dalam perkara BLBI, hukuman Syafruddin diperberat di tingkat banding menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 3 bulan kurungan.
Ia dinyatakan bersalah dalam kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI.
Putusan itu lebih tinggi dibanding vonis hakim Pengadilan Tipikor, yaitu 13 tahun penjara dan denda Rp700 juta subsider 3 bulan kurungan.
Pada putusan tingkat pertama, hakim menyebut Syafruddin melakukan perbuatan haram itu bersama-sama pengendali saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih S Nursalim, serta Dorojatun Kuntjoro Jakti selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dalam penerbitan SKL itu.
Otto menegaskan, proses penyidikan terhadap Sjamsul Nursalim dan istrinya sudah tidak berdasar.
Sebab, kata dia, penyidikan dilakukan pada perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Syafruddin Arsyad Temenggung.
"Iya tidak berdasar lagi. Sudah tidak berdasar, dia harus membatalkan penyidikan, karena penyidikan didasarkan pada perbuatan bersama-sama. Kalau orang yang dinyatakan bersama-sama sudah dinyatakan bebas otomatis SN sudah bebas," kata dia.
Dia menilai putusan MA itu sudah memenuhi unsur keadilan.
"Terbukti MA memberikan keadilan. Saya kira ini salah satu hal yang sangat bagus, karena satu-satunya putusan MA yang menunjukkan keberanian dan keadilan. Jadi satu-satunya putusan MA yang dibatalkan KPK kan baru ini saya lihat dibebaskan," tambahnya.
