Di Bandung, Jokowi Pernah Berjanji 3 Hal Penting untuk Kaum Buruh, Termasuk yang Tiap Tahun Didemo

Perjuangan Buruh Revisi PP N0 78

Jajaran Polres Cimahi menurunkan sebanyak 560 personel saat mengawal ratusan buruh asal Kota Cimahi yang melaksanakan peringatan hari buruh atau May Day di kawasan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Rabu (1/5/2019).

Puluhan buruh tersebut berunjukrasa di depan pabrik PT Kahatex Melong, kemudian mereka melakukan long march dari lokasi aksi hingga Gedung Sate dengan dikawal ketat anggota Polres Cimahi.

Bahkan, Kapolres Cimahi, AKBP Rusdy Pramana Surayanagara pun, rela berlari di pinggir mobil komando aksi buruh, hingga ke perbatasan Cimahi dan Kota Bandung yang jaraknya sekitar 5 kilometer.

Rusdy mengatakan, hal tersebut sebagai bentuk dukungan dari aparat kepolisian bagi para buruh yang akan memperjuangkan nasibnya sekaligus untuk memastikan keadaannya aman dan kondusif.

"Sudah kewajiban kami untuk melakukan pengawalan dan pengamanan sesaui dengan perintah pimpinan. Dalam pengamanan ini kami turunkan 560 personel," ujarnya Rusdy disela melakukan pengamanan.

• Soal Dugaan Tindak Kekerasan Terhadap Wartawan di Bandung, Begini Kata Kapolrestabes Bandung

Menurutnya, untuk di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat ada sekitar 8 titik kumpul para buruh yang diperkirakan dari setiap titiknya berangkat 50 sampai 100 orang.

"Alhmadulillah kondusif, mereka tertib saat menggelar akasinya dan saat di jalan pun mereka lebih humanis, menyapa masyarakat," katanya.

Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Kota Cimahi, Siti Eni mengatakan, dalam melakukan aksinya para buruh tetap menuntut pencabutan PP 78 tahun 2015 karena PP tersebut membatasi kesejahteraan buruh.

"Ada sekitar 700 orang yang ikut unjuk rasa di Gedung Sate. Untuk menuntut pencabutan aturan itu karena sangat tidak berpihak kepada buruh, jauh dari peningkatan upah layak secara nasional," ucapnya.

• AJI Rilis Kronologi Kekerasan yang Menimpa Wartawan saat Liput Buruh, Kamera Direbut, Kaki Diinjak

Ia mengatakan, ada 10 tuntutan buruh ditujukan kepada pemerintah, diantaranya hapus sistem kerja kontrak atau outsourcing, tolak upah murah, dan berlakukan upah layak nasional.

"Selain itu, tolak PHK, tolak kriminalisasi aktivis buruh, adili dan tangkap pengusaha nakal, laksanakan hak buruh perempuan, dan lindungi hak buruh migran," kata dia.

Para buruh, lanjutnya, akan tetap konsisten memperjuangkan 10 tuntutan tersebut, agar bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah supaya buruh bisa hidup secara layak.

• Di Depan Buruh, Prabowo Keempat Kalinya Klaim Menang Pilpres 2019, Sebut yang Curang Seperti Lutung