Di Bandung, Jokowi Pernah Berjanji 3 Hal Penting untuk Kaum Buruh, Termasuk yang Tiap Tahun Didemo

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Joko Widodo atau Jokowi terpilih untuk kedua kalinya menjadi Presiden Indonesia.

Jokowi akan memimpin Indonesia untuk periode 2019-2024 bersama KH Maruf Amin.

Ada sejumlah janji yang harus ditunaikan. Di antaranya, Jokowi berjanji akan merevisi Peraturan Pemerintah No 78 (PP No 78) soal pengupahan.

PP No 78 ini sering diserukan oleh kaum buruh saat melakukan unjuk rasa menjelang penetapan Upah Mimium Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Peraturan tersebut dianggap tidak memberikan ruang bagi kaum buruh untuk mendapatka upah yang layak karena rumusnya suah ditentukan.

Janji Jokowi merevisi Peraturan Pemerintah No 78 disampiakan ketika dia menghadiri apel akbbar relawan buruh di Dome Sabilulungan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (9/4/2019).

• Amien Rais Sering Serukan People Power, PAN Kini Siap Gabung Pemerintah, Kubu Jokowi Menerima?

Saat itu, Jokowi berjanji akan mengajak organisasi buruh untuk duduk bersama membahas masalah itu.

"Yang ingin saya sampaikan kepada pekerja, nanti kita bentuk tim bersama dengan KSPSI dan seluruh federasi untuk revisi PP 78. Kita bicara bareng, duduk satu meja," ucap Jokowi seperti dikutip dari kompas.com.

Jokowi juga berkomitmen untuk memperbanyak pembangunan rumah murah bagi buruh. Menurut dia, program rumah buruh mendapat respons positif dari masyarakat.

"Kedua, pembangunan rumah murah untuk pekerja dan buruh. Sudah kita mulai sebetulnya. Saya sudah tinjau yang sudah dihuni dan akan kita lanjutkan dalam jumlah yang lebih besar. Ini penting sekali," tuturnya.

Selain itu, Jokowi juga menanjikan perlindungan lebih besar terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

• Prabowo Disebut Tak Akan Hadir Saat Penetapan Jokowi-Maruf Amin sebagai Presiden dan Wapres

Ia menuturkan, masih banyak buruh di luar negeri yang terbelit masalah hukum.

"Terakhir berkaitan dengan perlindungan buruh migran di luar negeri. Kita itu banyak masalah TKI. Namun, yakinlah bahwa negara ingin memberikan perlindungan bagi WNI. Dan seperti kita tahu kemarin ada butuh migran kita yang lolos dari hukuman mati, siapa? Siti Aisyah," ujarnya.

Jokowi berkata, banyak buruh yang sudah diselamatkan pemerintah dari jerat hukum di luar negeri. Namun, ia pun tak menyangkal banyak pula yang sulit dibantu.

"Ini tanggung jawab negara untuk terus dampingi. Seperti Siti Aisyah kami terus dampingi. Memang ada yang bisa kita tolong dan ada yang sulit. Ini fakta yang harus saya sampaikan. Artinya perlindungan m buruh dan pekerja migran adalah mutlak diberikan karena mereka WNI," jelasnya. 

• Jokowi akan Jadi Presiden Lagi, Bagaimana Nasib Jabar di Tangan Jokowi yang Kalah di Jabar

Perjuangan Buruh Revisi PP N0 78

Jajaran Polres Cimahi menurunkan sebanyak 560 personel saat mengawal ratusan buruh asal Kota Cimahi yang melaksanakan peringatan hari buruh atau May Day di kawasan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Rabu (1/5/2019).

Puluhan buruh tersebut berunjukrasa di depan pabrik PT Kahatex Melong, kemudian mereka melakukan long march dari lokasi aksi hingga Gedung Sate dengan dikawal ketat anggota Polres Cimahi.

Bahkan, Kapolres Cimahi, AKBP Rusdy Pramana Surayanagara pun, rela berlari di pinggir mobil komando aksi buruh, hingga ke perbatasan Cimahi dan Kota Bandung yang jaraknya sekitar 5 kilometer.

Rusdy mengatakan, hal tersebut sebagai bentuk dukungan dari aparat kepolisian bagi para buruh yang akan memperjuangkan nasibnya sekaligus untuk memastikan keadaannya aman dan kondusif.

"Sudah kewajiban kami untuk melakukan pengawalan dan pengamanan sesaui dengan perintah pimpinan. Dalam pengamanan ini kami turunkan 560 personel," ujarnya Rusdy disela melakukan pengamanan.

• Soal Dugaan Tindak Kekerasan Terhadap Wartawan di Bandung, Begini Kata Kapolrestabes Bandung

Menurutnya, untuk di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat ada sekitar 8 titik kumpul para buruh yang diperkirakan dari setiap titiknya berangkat 50 sampai 100 orang.

"Alhmadulillah kondusif, mereka tertib saat menggelar akasinya dan saat di jalan pun mereka lebih humanis, menyapa masyarakat," katanya.

Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Kota Cimahi, Siti Eni mengatakan, dalam melakukan aksinya para buruh tetap menuntut pencabutan PP 78 tahun 2015 karena PP tersebut membatasi kesejahteraan buruh.

"Ada sekitar 700 orang yang ikut unjuk rasa di Gedung Sate. Untuk menuntut pencabutan aturan itu karena sangat tidak berpihak kepada buruh, jauh dari peningkatan upah layak secara nasional," ucapnya.

• AJI Rilis Kronologi Kekerasan yang Menimpa Wartawan saat Liput Buruh, Kamera Direbut, Kaki Diinjak

Ia mengatakan, ada 10 tuntutan buruh ditujukan kepada pemerintah, diantaranya hapus sistem kerja kontrak atau outsourcing, tolak upah murah, dan berlakukan upah layak nasional.

"Selain itu, tolak PHK, tolak kriminalisasi aktivis buruh, adili dan tangkap pengusaha nakal, laksanakan hak buruh perempuan, dan lindungi hak buruh migran," kata dia.

Para buruh, lanjutnya, akan tetap konsisten memperjuangkan 10 tuntutan tersebut, agar bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah supaya buruh bisa hidup secara layak.

• Di Depan Buruh, Prabowo Keempat Kalinya Klaim Menang Pilpres 2019, Sebut yang Curang Seperti Lutung