Mahfud MD Ramalkan Bunyi Putusan Sidang MK Hari Ini, Apakah Permohonan Tim Prabowo Dikabulkan?

TRIBUNJABAR.ID - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD memprediksi bunyi putusan sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi atau MK.

Awalnya, Mahfud MD menjelaskan mengenai penyebab jadwal pembacaan putusan sidang sengketa Pilipres 2019 yang lebih cepat dari Jumat (28/6/2019).

Sidang pleno pengucapan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi akan digelar pada Kamis (27/6/2019).

Menurut Mahfud MD, hal tersebut berarti pokok perkaranya sudah disepakati oleh sembilan hakim Mahkamah Konstitusi, apakah akan dikabulkan atau ditolak.

Sebab biasanya, lanjut Mahfud MD, sebelum majelis hakim membuat putusan di dalam RPH, tidak akan diumumkan terlebih dahulu kapan jadwal pengucapan vonisnya.

• Mahfud MD: Kalau Ada Hakim MK Terima Suap, Tangkap Saja, Tapi Tak Mengubah Keputusan

Pengumuman jadwal pengucapan vonis biasanya diumumkan mendekati hari yang sudah dijadwalkan sebelumnya.

"Kalau maju begini ini patut diduga saya yakin ini selesai. Jadi, dua hari (dari 24 Juni) ke depan majelis hakim tidak lagi memperdebatkan soal substansinya ditolak atau dikabulkan karena itu sudah disepakati," ujar Mahfud MD dilansir TribunJabar.id dari tayangan Kompas TV.

Ia mengatakan, setelah menentukan jadwal pembacaan putusan itu, hakim Mahkamah Konsitusi tinggal menyisir narasinya.

Jadi, semua hakim harus membaca bersama rancangan vonis, dibaca bersama-sama per kalimat agar tidak terjadi kesalahan pengetikan.

"Sehingga besok putusan MK itu akan berbunyi begini: memutuskan, satu, menerima permohonan para pemohon. Dua, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait. Ketiga, mengabulkan atau menolak permohonan para pemohon," ujar Mahfud MD.

Lebih lanjut ia menjelaskan, hakim MK yang 'menerima permohonan' itu belum tentu 'mengabulkan'.

'Menerima' itu, kata Mahfud MD, artinya sama dengan 'memeriksa.'

"Dan itu sudah dilakukan diterima kan. Mungkin juga nanti ada bagian-bagian yang tidak diterima. Jadi misal, hakim MK menerima permohonan pemohon, kecuali dalam posita nomor sekian nomor sekian nomor sekian karena misalnya terlambat diajukannya, itu mungkin bisa begitu."

"Tetapi bahwa permohonan pemohon (BPN Prabowo-Sandi) dapat diterima itu hampir dapat dipastikan itu 99 persen. Soal dikabulkan atau tidak, nanti kita dengarkan putusan hakim," ujar Mahfud MD.

• Cerita Mahfud MD Jaman Sekolah, Pilih Belajar di Kuburan daripada di Kost dan Nyeker Kalau Sekolah

Mengenai adanya dissenting opinion atau perbedaan pendapat dari satu atau lebih hakim MK terhadap putusan, Mahfud MD mengatakan hal itu bisa saja terjadi.

Namun, kata dia, dalam hal ini mungkin saja dissenting opinion sudah diselesaikan.

"Dissenting opinion itu diucapkan nanti bersama dengan vonis asilnya. Nanti pasti diucapkan dengan alasan-alasannya sendiri, dan itu memang harus diucapkan secara terbuka untuk umum."

"Kecuali kalau sudah kalah berdebat, hakim (yang berbeda pendapat) itu menyatakan: ya sudah karena saya sudah kalah saya bergabung saja ke yang menang, tidak akan membuat dissenting opinion," kata Mahfud MD.

 Jadwal pelaksanaan pembacaan putusan sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi dipercepat.

Sidang pleno pengucapan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi akan digelar pada Kamis (27/6/2019).

Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan, keputusan itu diambil berdasarkan rapat permusyawaratan hakim atau RPH.

"Sidang pleno pengucapan putusan akan digelar pada Kamis, 27 Juni 2019 mulai pukul 12.30 WIB," kata Fajar Laksono ketika dihubungi Kompas.com, Senin (24/6/2019).

Lebih lanjut ia menjelaskan, pihaknya sudah menyampaikan surat panggilan sidang untuk pihak-pihak yang berperkara.

• Mantan Ketua MK Mahfud MD Beberkan Prediksi Putusan MK soal PHPU

Dalam hal ini, mereka adalah pemohon atau paslon nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga Uno.

Kemudian, ada pula pihak termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum.

Lalu, pihak terkait yaitu paslon nomor urut 01, Jokowi - Maruf Amin, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah selesai menggelar sidang pemeriksaan sengketa Pilpres 2019.

Sidang yang digelar sebanyak lima kali itu beragendakan pembacaan dalil pemohon, pembacaan dalil termohon, dan pihak terkait, pemeriksaan saksi pemohon, saksi termohon, serta pihak terkait.

Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, mengatakan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi tak akan bisa dintervensi.

Ia mengatakan, hakim Mahkamah Konstitusi tak tunduk dan tak takut kepada siapapun.

"Kami hanya tunduk kepada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan sumpah kami," ujarnya saat pelaksanaan sidang sengketa Pilpres 2019.