Zulkifli Hasan Temui Jokowi di Istana Negara, Pengurus PAN Tanggapi Beragam Termasuk Bima Arya

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Ketua Umum PAN sekaligus Ketua MPR, Zulkifli Hasan, menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Rabu (24/4/2019).

Melalui akun Twitter resminya @ZUL_Hasan, Zulkifli Hasan mengatakan, kehadirannya di Istana adalah tugas rutin sebagai Ketua MPR. Ia mengatakan kehadirannya dalam rangka pelantikan Gubernur Maluku Murad Islamil yang diusung oleh PAN.

"Saya hadir di Istana sebagai Ketua MPR dalam Pelantikan Gubernur Maluku. Sama seperti pelantikan gubernur gubernur lainnya. Apalagi, Murad Ismail adalah sahabat dan PAN mengusungnya di Pilkada Maluku lalu," kata Zulkifli Hasan lewat akun resmi Twitter @Zul_Hasan, Jumat, (26/4/2019).

• Delapan Orang Jadi Korban di Kabupaten Cirebon, PCNU Minta Evaluasi Pemilu Serentak

Zulkifli Hasan melanjutkan, para kader PAN mulai dari provinsi, kabupaten, dan kecamatan masih fokus mengawal proses rekapitulasi suara Pilpres 2019 dan Pileg.

Tak lupa ia mengingatkan semua pihak untuk menjaga persaudaraan meski pilihan politik berbeda.

"Masa masa krusial penghitungan suara ini, mari tetap jaga dan rekatkan persaudaraan kita sesama anak bangsa. Pilihan boleh beda, Merah Putih kita tetap sama," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Hasan sempat berbincang-bincang dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019) siang, usai pelantikan Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

Sesuai pertemuan, kepada wartawan, Zulkifli Hasan mengaku mengeluhkan durasi Pemilu 2019 yang terlalu lama kepada Presiden Jokowi.

"Ya, kalau silaturahmi kan pasti banyak yang kita bicarakan, soal pemilu terlalu lama sampai 8 bulan, habis energi," kata Zulkifli Hasan kepada wartawan usai pelantikan.

Pertemuan Zulkifli Hasan dan Jokowi membuat banyak pihak berspekulasi bahwa PAN akan merapat ke Jokowi. Namun, hal itu dibantah oleh Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno.

Eddy mengatakan, pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Hasan dan Presiden Joko Widodo adalah pertemuan biasa. Menurut dia, PAN masih konsisten berada di Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

"Tidak perlu berspekulasi lebih jauh terkait pertemuan ini. Kita tetap konsisten berada di koalisi Adil Makmur," kata Eddy Soeparno seperti dilansir Kompas.com, Jumat, (26/4/2019).

• Satu Anggota Polres Purwakarta Meninggal Saat Pemilu 2019, Dedi Mulyadi Dorong Evaluasi Pemilu

Wasekjen PAN minta publik tidak menafsirkan

Wakil Sekjen PAN Saleh Daulay Partaonan meminta publik tak menafsirkan macam-macam pertemuan antara ketua umumnya, Zulkifli Hasan, dengan Presiden Joko Widodo.

Ia menyatakan pertemuan tersebut merupakan hal biasa, yakni silaturahim di saat menghadiri pelantikan Gubernur Maluku.

Saleh mengatakan Zulkifli Hasan bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, sebagai Ketua MPR, bukan Ketua Umum PAN.

Ia pun menegaskan PAN tetap berada dalam koalisi pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan tak menyeberang ke koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

“Tidak perlu ditafsirkan ke sana kemari. Belum ada keputusan politik apa pun yang sudah diambil oleh PAN setelah pemilu. Karena itu, semuanya masih berjalan pada arah yang telah ditentukan sebelumnya," kata Saleh melalui pesan singkat, Jumat (26/4/2019).

Ia mengatakan, saat ini Zulkifli Hasan tengah sibuk mengawal perolehan suara PAN di seluruh Indonesia.

Ia pun mengatakan Zulkifli Hasan juga menginstruksikan semua kader PAN untuk mengawal rekapitulasi suara partai.

“Saya sendiri ditelepon langsung oleh Pak Zul agar tetap di daerah menjaga suara PAN. Katanya, untuk sementara saya ditugaskan di daerah saja dulu. Tidak perlu memikirkan hal-hal lain di Jakarta," lanjut dia.

• Caleg dan Paslon Capres-Cawapres Boleh Gugat Hasil Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi

Bima Arya yakin ada pembicaraan mengenai arah dukungan PAN

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional ( PAN) Bima Arya Sugiarto, meyakini pertemuan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan terkait dengan arah dukungan partainya ke depan.

"Ya kalau komunikasi Pak Jokowi dan Pak Zul setahu saya sangat-sangat baik. Pasti ada arah ke depan. Tidak mungkin ketika pemimpin berbicara itu tidak ada, itu pasti," kata Bima Arya saat ditemui di Gedung KPK Jakarta, Jumat (26/4/2019).

Meski demikian, Bima Arya belum bisa memastikan apakah dalam pertemuan itu sudah ada keputusan mengenai arah dukungan partai, apakah ke pemerintahan atau di luar pemerintahan.

Menurut Bima, arah dukungan partai tidak dapat ditentukan oleh satu orang, termasuk oleh ketua umum partai.

Keputusan itu sangat dipengaruhi oleh suara kader partai, terutama kader-kader di daerah.

Keputusan tersebut, menurut Bima, harus ditentukan sesuai aturan internal yang berlaku di PAN.

"Apakah ada pembicaraan merapat ke sana, ke sini, saya belum tahu. Baiknya kami serahkan pada mekanisme partai, karena keputusan ini signifikan, apakah ada di pemerintahan atau di luar pemerintahan," kata Bima Arya. (Kompas.com/Abba Gabrillin/Rakhkmat Nur Hakim/ Haryanti Puspa Sari)

• 8 Petugas KPPS di Kabupaten Cirebon Meninggal Dunia, PCNU Gelar Doa Bersama

• Jadi Tersangka Kasus Suap PLTU Riau-1, Dirut PT PLN Sofyan Basir Dilarang Pergi ke Luar Negeri