Satu Anggota Polres Purwakarta Meninggal Saat Pemilu 2019, Dedi Mulyadi Dorong Evaluasi Pemilu

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendorong adanya evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019.

Satu Anggota Polres Purwakarta Meninggal Saat Pemilu 2019, Dedi Mulyadi Dorong Evaluasi Pemilu
Tribun Jabar/Haryanto
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi saat melayat ke rumah duka di Sindangkasih, Purwakarta, Jumat (26/4/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendorong adanya evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019.

Dia menyebut bahwa pemilu 2019 adalah pemilu yang terberat sepanjang sejarah.

Sebab diketahui, selain memakan banyak waktu dan banyaknya polemik, banyak pula nyawa petugas baik dari pihak penyelenggara maupun pengamanan pemilu yang meninggal dunia.

Hal itu dia katakan saat melayat KBO Satintelkam Polres Purwakarta, AKP Anumerta Dani Kardana, yang meninggal dunia di tengah tugasnya memantau pengamanan rekapitulasi suara.

"Seperti yang sempat saya sampaikan sebelumnya bahwa pemilu ini adalah pemilu terberat sepanjang sejarah," kata Dedi Mulyadi Mulyadi saat ditemui di rumah duka, Sindangkasih, Purwakarta, Jumat (26/4/2019).

Dedi Mulyadi Tanggung Biaya Hidup dan Pendidikan Keluarga Anggota KPPS yang Meninggal Dunia

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi saat melayat ke rumah duka di Sindangkasih, Purwakarta, Jumat (26/4/2019).
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi saat melayat ke rumah duka di Sindangkasih, Purwakarta, Jumat (26/4/2019). (Tribun Jabar/Haryanto)

Apalagi, kata Dedi Mulyadi, Polri dan TNI yang harus terus memastikan Kamtibmas terjaga.

Menurutnya, kepolisian telah mengamankan Pemilu 2019 bahkan jauh sebelum hari pemungutan suara dan hingga saat ini.

Dengan demikian, dia pun mengucap berduka cita atas meninggalnya Dani yang memiliki dedikasi tinggi pada tugasnya sebagai anggota intel.

Meski banyaknya petugas yang menghembuskan nafasnya di tengah tugas saat Pemilu 2019, Dedi Mulyadi meminta tidak saling menyalahkan.

"(Kejadian) Ini adalah kesalahan kolektif, banyak pihak saat menyusun undang-undang, tidak berdasarkan penghitungan substantif problem yang akan terjadi kedepannya," ucapnya.

Sehingga, diharapkan setelah semua proses Pemilu 2019, harus ada evaluasi untuk memperbaiki sistem pemilu ke depan.

Evaluasi Pemilu 2019 harus menghasilkan perubahan undang-undang pemilu.

"Perubahan terhadap undang-undang pemilu itu harus dan dibuat sesederhana mungkin. Tidak lagi digabungkan antara Pileg dan Pilpres," ujar dia menambahkan.

Kementerian Keuangan Beri Lampu Hijau Soal Tunjangan untuk KPPS yang Meninggal Dunia

Pemilu 2019 Telan Banyak Korban, DPR RI Bakal Evaluasi Pemilu Serentak

Penulis: Haryanto
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved