VIDEO-8 Jam KPK di Ruang Kerja Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

PENGGELEDAHAN. Hampir delapan jam proses penggeledahan di ruang kerja Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman oleh tim penyidik KPK masih berlangsung, Rabu (24/4/2019) Sore.

Pemeriksaan yang dimulai dari sekitar pukul 10.00 WIB, masih berlangsung hingga pukul 17.30 WIB.

Terlihat awak media masih menunggu hasil dari penggeledahan yang dilakukan.

Polisi bersenjata laras panjang berjaga di depan ruangan wali kota yang berada di pojok kiri lantai dua itu.

Sesekali sejumlah penyidik lalu lalang dari ruangan wali kota ke ruang rapat yang berada di damping ruangan itu.

• Wali Kota Tasikmalaya Ditangkap KPK, Ini Kronologinya

• Jadi Tersangka, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman Hari Ini Masih Ada di Rumahnya, Tidak Ngantor

Ada beberapa pejabat yang terlihat memasuki ruangan wali kota yang sedang ada pemeriksaan.

Di sana ada Sekda, Ivan Dicsan; Kadis PUPR, Adang Mulyana; Kabid Tata Ruang PUPR, Nanan; Kadis Kesehatan, Cecep Zaenal Holis; dan Direktur RSUD dr Soekardjo, Warsisto.

Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Masih belum diketahui kasus apa yang menjerat wali kota yang juga merupakan Ketua DPC PPP Kota Tasikmalaya tersebut.

Kasus yang melibatkan Budi Budiman diduga adalah kasus suap pengajuan Dana Alokasi Khusus Kota Tasikmalaya 2018.

• UPDATE Sudah 8 Jam KPK Geledah Ruang Wali Kota Tasikmalaya, Lalu-lalang ke Ruang Rapat

• KPK Larang Wakil Wali Kota Temui Wali Kota Tasikmalaya, Pak Wali Berada di Ruang Tamu

Pada, pada 14 Agustus 2018, Budi sempat dimintai keterangan KPK menjadi saksi atas kasus dugaan suap dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun

Anggaran 2018.

Pada pertengahan Desember 2018, Budi juga menjadi saksi dalam pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk mantan Kepala Seksi Pengambangan Pendanaan Kawasan

Perumahan dan Permukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo.

Kedua proposal itu yakni ‎permohonan Dana Insentif Daerah (DID) dan APBN-P Tahun Anggaran 2018‎.