Ombudsman Kritik Ridwan Kamil yang Masuk Ruang Ujian di Wyata Guna, Disdik Jabar Minta Maaf

Ombudsman RI kritik Ridwan Kamil yang masuk ruang ujian. Disdik Jabar minta maaf.

Ombudsman Kritik Ridwan Kamil yang Masuk Ruang Ujian di Wyata Guna, Disdik Jabar Minta Maaf
istimewa
Ridwan Kamil meninjau Ujian Nasional untuk tingkat Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) di SLB Negeri A Kota Bandung di Wyata Guna, Kota Bandung, Selasa (2/4/19). 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ombudsman RI Kantor Perwakilan Jawa Barat mengkritik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang memasuki ruang ujian dan mendatangi peserta ujian dalam kunjungannya saat pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA di SLB Wyata Guna di Kota Bandung, beberapa waktu lalu.

Kepala Ombudsman RI Jabar, Haneda Sri Lastoto, mengatakan, berdasarkan Prosedur Operasioanal Standar (POS) UN, pihak yang dapat masuk ruang ujian hanya peserta ujian dan pengawas. Untuk UNBK, ditambah proktor dan teknisi yang dapat memasuki ruang ujian.

"Ombudsman melihat di media sosial Instagram milik Gubernur Jawa Barat beliau melakukan pemantauan terhadap jalannya ujian nasional di SLB Wiyata Guna. Namun yang menjadi keanehan adalah gubernur masuk ke dalam ruang ujian, begitupun saat pemantauan UNBK di SMKN 3 Bandung pada 27 Maret 2019, gubernur masuk ke dalam ruang ujian," ujar Haneda melalui sambungan telepon, Rabu (3/4/2019).

Haneda mengatakan seharusnya gubenur sebagai pejabat pemerintah dapat memahami aturan tersebut.

Dalam peraturan, tertulis larangan kepada siapa pun untuk masuk ke dalam ruangan ujian saat ujian sedang berlangsung, tak kecuali pejabat pemerintahan.

"Harus dianggap tahu karena peraturan sudah disampakan jauh hari sebelum diberlakukan. Di ruangan lazim ada pengumuman aturan berlaku bagi siapa pun dilarang masuk. POS UN 2019 melarang tanpa kecuali masuk ruangan saat ujian berlangsung. Gubernur lain tunduk patuh dan hanya mengintip di ruangan jendela," kata Haneda.

Menurut Haneda, panitia memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan aturan atau melarang pejabat pemerintah sekalipun masuk saat ujian berlangsung.

"Persoalannya ini gubernur, menteri, dirjen apakah harus dilarang, ujungnya adalah permasalahan atasan dan bawahan. Sementara ini aturan pemerintah berlaku di semua wilayah Indonesia untuk memastikan memang itu peraturan dibuat agar jangan melanggar aturan yang dibuat sendiri," katanya.

Untuk menindaklanjutinya, Haneda mengatakann Ombudsman akan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak panitia penyelenggara.

"Ini ujian cuma empat hari, seharusnya tidak terjadi dan semua panitia harus dianggap memahami ketika ditugaskan sebagai panitia atau pengawas. Kalau sekarang masih terjadi ikuti aturan saja itu dikembalikan saja jenis sanksinya apa. Ini soal kepatuhan kita saja dari hal sangat prosedural tapi kadang melenakan dan dianggap tidak melanggar padahal melanggar," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: taufik ismail
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved