Ahli Psikologi Forensik Bongkar Pengakuan AKP Sulman Aziz, Bandingkan dengan Ratna Sarumpaet

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Mantan Kapolsek Pasir Wangi, AKP Sulman Azis, mencabut pernyataannya, bahwa ia telah diinstruksikan atasannya untuk menggalang dukungan bagi salah satu kontestan pilpres.

Pada 1 April 2019, Sulman Aziz mencabut pernyataan sebelumnya yang menyatakan kalau dia dimutasi lantaran berfoto dengan tokoh pemenangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Reza Indragiri Amriel, ahli psikologi forensik mengatakan testimoni AKP Sulman Aziz sudah bikin geger sekaligus resah masyarakat luas.

Kapolres Garut bahkan sampai bersumpah dengan nama Tuhan bahwa ia tidak pernah memberikan perintah sebagaimana yang Sulman Aziz sampaikan di Lokataru.

"Apakah itu berarti bahwa Sulman Azis telah berbohong? Kita coba tutup telinga terhadap spekulasi ini-itu di balik perubahan sikap Sulman," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Selasa (2/4/2019).

'Yang jelas, publik dikelabui. Saya sendiri merasa dibohongi."

"Adakah kemiripannya dengan kelakuan Ratna Sarumpaet? Jika ya, demi ketenteraman masyarakat dan marwah Polri, mekanisme pertanggungjawaban secara pidana patut ditegakkan. Jangan pandang bulu," tegas pria yang pernah menjadi pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian.

NAMA AKP Sulman Aziz menjadi pembicaraan setelah menuding ada arahan dari Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna untuk mendukung pasangan Jokowi-Maruf Amin.

Ia adalah mantan Kapolsek Pasirwangi Kabupaten Garut.

Kini, AKP Sulman Aziz dimutasi ke Polda Jabar seksi penanganan pelanggaran.

Berdasarkan pengakuannya, AKP Sulman Aziz sudah bekerja sebagai polisi selama 27 tahun.

Pada Minggu (31/3/2019), AKP Sulman Aziz mendatangi lembaga bantuan hukum Lokataru, Jakarta Timur.

Di hadapan awak media, AKP Sulman mengaku dalam rapat Februari lalu, Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna memerintahkan para kapolsek untuk menggalang dukungan pasangan calon nomor urut 01.

Ia dan para kapolsek diancam akan dimutasikan bila paslon nomor urut 01 kalah di wilayahnya.

Menurut AKP Sulman Aziz, pemutasiannya ke Polda Jabar dikarenakan dirinya dituduh mendukung acara deklarasi Prabowo-Sandi di wilayahnya pada 15 Februari lalu.

Ia juga dituduh membiayai acara deklarasi tersebut.

Namun, tuduhan tersebut ia bantah.

Tuduhan mendukung paslon nomor urut 02 muncul karena ia sempat berfoto dengan salah satu pemuka agama setempat yang mendukung Prabowo-Sandi.

Pemuka agama tersebut adalah ketua panitia acara deklarasi.

AKP Sulman mengatakan ia hanya sekadar berfoto sambil membuat laporan untuk dilaporkan kepada Kapolres.

Ia mengaku hanya melakukan tugas sebagai kapolsek.

Bantahan Kapolres Garut

Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna menyebut tudingan AKP Sulman Aziz tidak berdasar.

Menurutnya, mutasi yang dikenakan kepada AKP Sulman Aziz berdasarkan aturan.

Ia mengatakan rotasi mutasi wajar dilakukan karena beberapa kapolsek akan pensiun.

Terlebih, AKP Sulman Aziz sudah lama menjabat sebagai Kapolsek Pasirwangi.

AKP Sulman Aziz mengaku ada pertemuan dengan para kapolsek setiap bulannya namun itu terkait pengamanan Pemilu 2019.

Polda Jabar Buka Suara

Sama seperti Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna, kabid Humas Polda Jabar Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko membantah adanya upaya penggalangan dukungan kepada salah satu paslon.

Menurutnya, AKP Sulman Aziz bukan dimutasi karena mendukung paslon nomor urut 02.

Mutasi dianggap bentuk penyegaran di tubuh internal Polri.

"Semua jabatan ada batasnya, tidak mungkin selamanya," katanya.

"Dari kapolsek ke kepala seksi biasa aja, bukan yang luar biasa, bukan pula demosi. Jadi yang bersangkutan ini pengalaman di bidang lalu lintas, jadi di telegramnya, ‎dia kompeten membidangi lalu lintas. Di jabatan barunya, dia membidangi urusan penegakan hukum lalu lintas," ujar dia.

Cabut Tuduhan

Mantan Kapolsek Pasirwangi Kabupaten Garut AKP Sulman Aziz mencabut keterangannya tentang adanya arahan dari Kapolres Garut kepada para kapolsek untuk memenangkan pasangan Jokowi-Maruf Amin. 

AKP Sulman Aziz mencabut keterangannya itu dalam jumpa pers di Mapolda Jabar, Senin (1/4/2019). Saat jumpa pers, AKP Sulman Aziz didampingi oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko.

"Kemarin (31/3/2019) saya melaksanakan konferensi pers yang disiapkan oleh Haris Azhar di Jakarta.  Dalam kegiatan tersebut saya telah melakukan kesalahan, Saya mengatakan Polri tidak netral. Itu saya sampaikan karena saya saat itu sedang emosi, Saya dipindahkan dari jabatan sebelumnya dari kapolsek menjadi personel Ditlantas Polda Jabar," kata AKP Sulman Aziz di Mapolda Jabar, Senin (1/4/2019).

Menurut AKP Sulman Aziz, kapolres memerintahkan ia bersama sejumlah kapolsek untuk melakukan pemetaan terkait jumlah personel untuk pengamanan Pemilu, bukan untuk memenangkan Jokowi-Maruf Amin.

AKP Sulman Aziz mengatakan, kehadirannya di Polda Jabar bukan karena ditangkap. Menurut AKP Sulman Aziz kehadirannya di Mapolda Jabar didampingi Istri dan anaknya.

"Saya hadir di Mapolda Jabar bukan karena ditangkap. Karena baru kali ini waktunya saya menghadap ke Polda Jabar setelah tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek Pasirwangi. Saya yakin kepolisian adalah lembaga netral," katanya.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan ada sedikit masalah pribadi antara AKP Sulman Aziz dengan Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna.

"Namun, itu person to person, bukan sebagai Kapolres Garut. Ada sedikit yang dirasakan, yaitu menyampaikan seolah-olah yang bersangkutan menyampaikan dukungan kepada pasangan calon terentu," kata Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko.

Tanggapan Kapolres Garut yang Dituding Arahkan Dukung Jokowi

Tudingan mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz, yang menyebut adanya arahan untuk mendukung capres 01, Jokowi, dibantah Kapolres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna.

Budi Satria Wiguna menyebut tudingan itu tidak berdasar. Menurutnya, mutasi yang dilakukan kepada Sulman sudah sesuai dengan aturan. Apalagi Sulman sudah cukup lama menjadi Kapolsek.

"Itu tidak berdasar (mutasi karena berfoto dengan tokoh 02). Setiap bulan kami kumpulkan para kapolsek tapi hanya membicarakan soal pengamanan," ujar Budi Satria Wiguna saat ditemui di rumah dinas Kapolres Garut, Minggu (31/3/2019).

Pengumpulan para kapolsek setiap bulan, lanjutnya, hanya untuk membicarakan penanganan kerawanan. Terutama menjelang Pemilu 2019. Apalagi Garut memiliki wilayah yang cukup luas.

"Garut ini rawan konflik dengan intensitas kriminal tinggi. Jadi wajar langkah-langkah pencegahan harus dilakukan," katanya.

Dalam menghadapi Pemilu 2019 di Garut, pemetaan kerawanan konflik harus dilakukan.

Pada Pemilu 2019, Garut memiliki 8.056 TPS. Jumlah tersebut dua kali lipat dari penyelenggaraan Pilkada.

Sementara, jumlah personil hanya ada sekitar 1000 orang, selebihnya dibantu oleh TNI dan Linmas.

"Jadi sama sekali tak ada arahan ke sana (mendukung capres 01, Jokowi). Kami hanya fokus pada pengamanan," ungkapnya.

Budi Satria Wiguna mengaku tak tahu atas dasar apa dirinya dituduh memihak terhadap salah satu calon di Pilpres 2019.

"Kalau ada yang menyampaikan seperti itu (mengarahkan ke capres 01) saya tidak tahu," ucapnya.

Saat disinggung tudingan itu terjadi karena proses rotasi mutasi jabatan. Budi Satria Wiguna secara tegas menyebut soal rotasi dan mutasi adalah wewenang Polda.

"Memang ada beberapa Kapolsek yang akan pensiun. Jadi wajar kalau ada rotasi dan mutasi. Kalau dia ngomong gara-gara itu saya kurang mengerti" ujarnya.

Budi Satria Wiguna menambahkan, langkah yang dilakukan mantan Kapolsek Pasirwangi itu jelas melanggar prosedur di kepolisian. Apalagi berbicara ke publik tanpa melapor ke Humas Polda.

"Untuk menyampaikan keterangan pers ada bagian Humas. Itu menyalahi aturan. harus ada izin dari pimpinan dulu," katanya.

Persoalan mantan Kapolsek Pasirwangi itu sudah ditindaklanjuti Polda Jabar. Akan ada klarifikasi terkait proses mutasi yang sesuai.