Musprov BMPS Jabar Bahas Peningkatan Mutu Pendidikan, PT CIFO Apresiasi

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Jawa Barat menggelar pertemuan musyawarah provinsi (Musprov) VIII Tahun 2019 di Hotel Malaka, Jalan Halimun, Kota Bandung, Kamis-Jumat (21-22/2/2019).

Kegiatan rutin tahunan itu pun turut dihadiri oleh sejumlah perwakilan pengurus BMPS di tingkat kabupaten/kota se-Jabar.

Ketua BMPS Jabar, Bambang Sutrisno, mengatakan bahwa kegiatan Musprov kali ini membahas dua agenda besar organisasi, yaitu pemilihan pengurus BMPS Jabar periode 2019-2024, dan menetapkan program kerja.

Selain itu musyawarah juga akan membahas rekomendasi kepada pemerintah daerah mengenai penyelenggaraan pendidikan ke depan.

Untuk program kerja, Bambang mengaku, telah menyusun beberapa hal prioritas, khususnya yang berkaitan dengan upaya meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) di Jabar sesuai harapan pemerintah pusat.

Di antaranya, dengan cara, mengefektifkan sosialisasi PPDB 2019, meningkatkan aksesbilitas sarana prasarana, dengan membuka SMA/SMK terbuka di lingkungan perguruan swasta.

Selain itu, menurut Bambang sangat penting bahwa institusi pendidikan berkolaborasi dengan dunia industri dan usaha dalam rangka meningkatkan kompetensi peserta didik dan tenaga kependidikan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, dalam rangka menyongsong era revolusi 4.0.

"Untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan, kami juga mendorong agar para kepala sekolah dan calon kepala sekolah di lingkungan perguruan swasta Jawa Barat, untuk dapat mengikuti pelatihan-pelatihan sertifikasi atau diklat, yang bekerja sama dengan LP2KS Solo," ujarnya usai kegiatan, Jumat (22/2/2019).

• Berperan Sebagai Dilan, Iqbaal Ramadhan Justru Akui Tak Jago Gombal

• Eddy Soeparno akan Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Produk Pelaku UMKM

• Setahun 149 Orang Muda Tewas di Jalanan Kota Bandung akibat Kecelakaan Lalu Lintas

Bambang menuturkan, guna tercapainya target program tersebut, maka dibutuhkan sinergitas dan kolaborasi yang antara perguruan swasta, dengan Pemerintah Jawa Barat, dalam hal ini, Dinas Pendidikan, Kanwil Kementerian Agama, dan instansi terkait lainnya.

Dengan demikian, keinginan dari Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, menjadikan Jabar Juara, khususnya di bidang pendidikan dapat terwujud.

"Jadi nanti bukan hanya sekolah negeri saja yang jumlahnya (APK) meningkat, tetapi juga sekolah swasta. Terlebih keberadaan sekolah swasta di Jabar jauh lebih banyak daripada sekolah negeri. Sebagai contoh saja, jumlah SMK negeri di Jabar mungkin hanya 10 persennya dari total SMK swasta. Maka sinergitas dan kolaborasi ini menjadi sesuatu hal yang harus dilakukan untuk mencapai Jabar Juara," ucapnya.

Selain itu, pihaknya pun senantiasa mencermati setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah, maupun Dinas Pendidikan dengan menyesuaikan perundang-undangan yang ada.

Sehingga jangan sampai kebijakan yang telah di buat, menyimpang dari yang seharusnya.

Sebab hadirnya perguruan swasta selama ini bertujuan membantu pemerintah untuk dapat menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakatnya, sebagaimana telah diatur dalam undang-undang, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Oleh karena itu, dengan terpilihnya kepengurusan BMPS Jawa Barat yang baru, diharapkan prestasi yang telah berhasil ditorehkan selama ini jangan sampai kendor, karena selama ini upaya yang dilakukan sudah cukup bagus. Kami juga berharap sosok gubernur baru bisa lebih meningkatkan perhatian terhadap perguruan swasta di Jabar. Karena tanpa memperhatikan perguruan swasta, tidak mungkin terjadi peningkatan mutu di Jabar," katanya.