Warga Terdampak Reaktivasi Kereta Cibatu-Garut Meminta Relokasi, Ancam Lakukan Gerakan Massal

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Firman Wijaksana

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Pembongkaran rumah yang terdampak reaktivasi jalur kereta Cibatu-Garut diklaim PT KAI sudah mencapai 30 persen.

Ditargetkan pembongkaran selesai akhir Februari.

Menanggapi target pembongkaran tersebut, paguyuban masyarakat bantaran rel Garut meminta agar pemerintah menghentikan dulu proses pembongkaran sebelum ada solusi yang jelas dari pemerintah.

"Di Kelurahan Suci Kaler (Kecamatan Karangpawitan), sudah ada yang dibongkar juga. Tapi masih banyak yang belum. Rumah yang dibongkar karena warga takut," ucap Sekretaris paguyuban masyarakat bantaran rel Garut, Alimudin, Senin (4/2/2019).

Pihaknya tak menolak ada reaktivasi jalur kereta di Garut.

Hanya saja harus ada solusi dari pemerintah, seperti relokasi warga yang terdampak.

"Kalau belum ada solusi tetap akan tolak. Prinsipnya perjuangkan dulu semua. Baik warga yang terima (uang kerahiman) atau belum. Proses jalan dan minta solusi. Kalau tidak ada (solusi) akan lakukan gerakan massal," ujarnya.

Menurutnya, belum semua warga menerima uang bongkar.

Pasalnya warga masih menolak karena tak ada kejelasan.

Sejumlah warga pun menolak didata untuk diberi uang kerahiman.

"Kalau tidak direlokasi, solusinya trek yang dilalui jangan ke sana. Apakah sudah ada FS (fisibility study)nya. Jangan-jangan belum ada. Di pemkab, kan, tidak ada RTRW-nya," katanya.

Masyarakat tak meminta rumah gratis dari pemerintah.

Minimal mereka bisa mendapat hunian yang layak dengan cicilan yang terjangkau.

Sebelumnya diberitakan, paguyuban masyarakat bantaran rel Garut meminta Pemkab Garut untuk segera bersikap terkait reaktivasi jalur kereta Cibatu-Garut.