Anggota KPK Palsu Minta Uang pada Plt Bupati Cianjur, Janji Namanya Tak Akan Dikaitkan dengan Irvan

"Kami pastikan tidak ada dampak serius untuk roda pemerintahan," ujarnya.

Irvan Rivano Muchtar terjaring dalam OTT KPK, Rabu (12/12) pagi.

Irvan dan beberapa pihak lainnya diduga meminta, menerima, atau memangkas nominal pembayaran DAK Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018 sebesar 14,5 persen dari total anggaran sekitar Rp 46,8 miliar.

Uang tersebut dikumpulkan dari sejumlah kepala SMP di Kabupaten Cianjur.

• Dinyatakan sebagai Tersangka, Kakak Ipar Bupati Cianjur Serahkan Diri ke KPK

• Mendagri Tjahjo Kumolo Tunjuk Herman Suherman, Pasca-OTT KPK Bupati Cianjur [VIDEO TEASER]

Selain Irvan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Cecep Sobandi; Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rosidin; dan Tubagus Cepy Sethiady (kakak ipar Irvan) juga ikut menjadi tersangka.

Dalam OTT ini, KPK juga mengamankan uang Rp 1.556.700.000 dalam pecahan uang Rp 100 ribu, Rp 50 ribu, dan Rp 20 ribu, sebagai barang bukti.

Herman mengaku sangat prihatin atas ditetapkannya Bupati Cianjur sebagai tersangka. Ia mengatakan, kejadian OTT tersebut di luar kendali. Herman pun meyakini bahwa Irvan adalah sosok yang lurus.

"Semoga semua ini bisa cepat selesai dengan hasil yang terbaik," katanya.

Keprihatinan juga diungkapkan Sekretaris Daerah Jabar, Iwa Karniwa. Dulu, kata Iwa, mereka berharap tertangkapnya Bupati Cirebon Sunjaya menjadi kasus terakhir. "Tapi, ternyata terjadi di Kabupaten Cianjur," ujarnya di Bandung, kemarin.

Hal senada dikatakan Ketua DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari. Terlebih, dalam beberapa bulan terakhir, sudah sejumlah kepala daerah di Jabar yang terjaring OTT, mulai dari Wali Kota Cimahi Atty Tochija, Bupati Subang Imas Aryumningsih, Bupati Bandung Barat Abubakar, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, hingga Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra.

"Kami sangat prihatin atas hal itu," kata Ineu di Gedung DPRD Jabar di Kota Bandung, kemarin.

Menurut Ineu, adanya kepala daerah tingkat kabupaten/kota di Jabar yang kembali tercokok KPK menandakan bahwa upaya pencegahan dini terkait antisipasi korupsi harus lebih ditingkatkan lagi.

"Berarti kalau ada OTT lagi, maka perlu ada upaya pencegahan dini terkait hal-hal perizinan, mutasi rotasi, masalah kegiatan, ke depan supaya terkait dengan pencegahan, pencegahan lebih banyak dilakukan," ujarnya.

Selain itu, kata Ineu, untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi tidak bisa hanya memperhatikan aspek sistem pencegahan atau individunya, tapi kedua aspek itu harus sama-sama diperhatikan.

"Dua-duanya harus diperbaiki, sistem dan individu, karena dengan sistem yang ada tapi SDM-nya juga harus siap melaksanakan itu karena terkait pencegahan itu harus siap dua-duanya," katanya.