Ini Pandangan TB Hasanuddin tentang Majelis Pertimbangan Gubernur, Mengaku Tak Mau 'Dicangcang'
Hasanuddin mengatakan, harus dikaji kembali apakah keinginan tersebut sesuai dengan peraturan dan perundangan.
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Seli Andina Miranti
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Tubagus Hasanuddin, calon gubernur Jabar nomor urut 2 di Pilgub Jabar 2018, meminta Ridwan Kamil mempertimbangkan kembali rencananya membentuk Majelis Pertimbangan Gubernur, setelah dirinya menjabat menjadi Gubernur Jabar.
Hasanuddin mengatakan, harus dikaji kembali apakah keinginan tersebut sesuai dengan peraturan dan perundangan.
Hasanuddin pun menolak jika Ridwan Kamil mengajaknya masuk menjadi anggota majelis tersebut.
Gelombang Tinggi Sempat Hantam Beberapa Titik Pantai di Pangandaran Tadi Pagi https://t.co/a1Q85856Kr via @tribunjabar
— Tribun Jabar (@tribunjabar) July 25, 2018
"Mungkin ide bagus untuk bersama membangun Jawa Barat yang lebih baik. Tapi harus di pelajari dulu, apakah ide itu sesuai dengan aturan perundang-undangan. Apalagi dengan menggunakan kata majelis," ujarnya melalui ponsel, Rabu (25/7).
Hasanuddin mengatakan, dirinya menaruh apresiasi terhadap rencana Ridwan Kamil membentuk Majelis Pertimbangan Gubernur tersebut dan akan mendukung program pemerintah sekaligus mengkritisinya.
Namun, dirinya tetap menolak bergabung jika majelis tersbeut terbentuk.
"Sikap ini akan saya lakukan, dan tidak perlu saya dicangcang dengan nama majelis. Apalagi sebagai ketua partai rasanya tidak mungkin. Toh kami PDI Perjuangan punya perwakilan juga di DPRD Provinsi Jabar," katanya.
• Terkait Kejadian Bocah di Garut yang Tikam Temannya, Ini Kata Kak Seto
Sikapnya setelah Pilgub Jabar 2018, katanya, sangat jelas.
Dirinya akan tetap mendukung program-program gubernur baru selama program itu bermanfaat untuk rakyat Jabar.
Tapi juga akan tetap mengkritisinya bila tidak ada manfaatnya atau tak sesuai dengan aspirasi rakyat Jabar.
"Tentu cara saya mengkritisinya harus dilengkapi dengan data dan fakta di lapangan, berikut solusi alternatif terbaik akan saya sodorkan. Selamat bertugas untuk Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, semoga amanah," ujarnya.
• Anak Buaya yang Diterima BKSDA Jabar Diduga Bukan Hasil Penangkaran