Ribuan Angkot Kobanter Baru Besok Tetap Beroperasi di Bandung, Ini Alasannya

Dadang mengungkapkan, pihaknya sebetulnya memiliki kepentingan yang sama dengan WAAT Jabar

Ribuan Angkot Kobanter Baru Besok Tetap Beroperasi di Bandung, Ini Alasannya
Tribun Jabar/Yongky Yulius
Angkutan kota (angkot) beroperasi di Kiaracondong, Rabu (18/10/2017). Ketua Umum Koperasi Jasa Angkutan Umum Bandung Tertib Baru (Kobanter Baru) Kota Bandung, Dadang Hamdani, bantah ada rencana mogok massal lagi. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Yongky Yulius

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Transportasi angkutan kota (angkot) dan taksi konvensional yang berada di bawah naungan Koperasi Jasa Angkutan Umum Bandung Tertib Baru (Kobanter Baru) dipastikan tetap beroperasi di Kota Bandung.

Kobanter Baru tak akan ikut aksi mogok dan demo yang dilakukan oleh pengemudi yang tergabung dalam Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi Jawa Barat (WAAT Jabar), pada 8-10 Mei 2018.

"Besok Kobanter tetap beroperasi. Ada 5521 unit angkot. Ditambah 3000-an taksi konvensional di Kota Bandung," kata Ketua Umum Kobanter Baru Jawa Barat, Dadang Hamdani, saat dihubungi Tribun Jabar melalui sambungan telepon, Senin (7/5/2018).

Baca: Gus Yaqut Imbau Eks HTI Kembali ke NKRI, Ingatkan Banser dan Ansor Tidak Memusuhi

Kobanter Baru pun, ujarnya, tak segan-segan akan memberlakukan sanksi apabila ada sopir yang berada di bawah Kobanter Baru, ikut aksi mogok dan demo.

"(Apabila ada yang ikut aksi demo dan mogok) ada sanksi teguran dan kalau ada apa-apa bertanggungjawab (sopirnya). Kami secara kelembagaan sudah mengedarkan pemberitahuan," kata Dadang.

Dadang mengungkapkan, pihaknya sebetulnya memiliki kepentingan yang sama dengan WAAT Jabar, yaitu ingin Permenhub Nomor 108 Tahun 2017, Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek di Jawa Barat segera diimplementasikan.

Namun, ujarnya, pihaknya lebih setuju aspirasi disampaikan melalui dialog.

Baca: Hebatnya Kopassus yang jadi Pasukan Terbaik di Dunia, Bebaskan Sandera Hanya Dalam Waktu 3 Menit

"Kita kan sama-sama sebetulnya punya kepentingan Ke pemerintah agar segera regulasi permenhub 108 itu segera diimplementasikan. Terutama gakum, penegakan hukum terhadap angkutan online yang belum memiliki izin. Kami setuju itu."

"Namun menyampaikan aspirasi tidak harus demo, tapi dialog. Kalau demo kasihan masyarakat umum. Misalnya, anak sekolah terlantar. Ini juga tahun politik, dikhawatirkan ada pihak ketiga (yang ikut campur). Kami sementara (ingin) menyampaikan dengan cara dialog," kata Dadang.

Terkait penyampaian aspirasi melalui dialog, lanjutnya, pihaknya pada Senin (7/5/2018) sudah melakukan hal itu di Mapolrestabes Bandung.

"Tadi (dialog) sudah dilaksanakan di Mapolrestabes. Ada kesepakatan koperasi angkot seperti Kobanter, Kobutri, Kopamas, dan beberapa perusahaan taksi tetap beroperasi. Tadi saya juga sudah bicarakan dengan pemerintah (mengenai implementasi Permenhun 108 tahun 2017)," kata Dadang.


Penulis: Yongky Yulius
Editor: Yudha Maulana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved