Aksi Protes Personel Damkar Menampar Pemkab Sumedang, Wakil Ketua DPRD Langsung Respon Begini

Edi menyebutkan untuk menyelesaikan soal minimnya anggaran di Damkar ini tak bisa menunggu perubahan APBD 2018 nanti.

“Ada dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) sekitar Rp 20 miliar yang belum teralokasikan. Kalau 50 persen untuk bidang kesehatan maka ada Rp 10 miliar lagi dan dana itu harus bisa dipakai untuk menutup minimnya anggaran Damkar,” katanya.

Menurutnya, saat ini menjelang musim kemarau dan biasanya kebakaran meningkat.

“Apalagi tugas Damkar itu bukan hanya memadamkan api kebakaran saja. Uang piket, uang makan serta biaya pemeliharaan kendaraan harus ditingkatkan,” katanya.

Sedangkan untuk jangka panjang, terang dia, Damkar nanti akan menjadi dinas tersendiri sehingga bisa mengelola anggaran sesuai kebutuhan.

“Tahun depan, Damkar menjadi dinas tersendiri. Dinas tipe C sehingga bisa mengatur anggaran secara mandoro tidak seperti saat ini berada hanya bidang dan berada di Satpol PP,” kata Edi. (*)