Selasa, 19 Mei 2026

Dinilai Terlalu Administratif, Begini Saran Dedi Mulyadi Agar Kualitas Pelayanan ASN Meningkat

Menurutnya, kunci sukses mengelola birokrasi itu harus dikaitkan juga terhadap logika dan hati, bukan hanya secara administrasi saja.

Tayang:
Penulis: Haryanto | Editor: Jannisha Rosmana Dewi
TRIBUNJABAR.CO.ID/HARYANTO
Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi saat acara Pembinaan PTT dan Honorer di Bale Maya Datar yang berada di Komplek Pemda Purwakarta, Kamis (25/1/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.CO.ID, PURWAKARTA - Agar Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi menyarankan agar para ASN mengurangi pola administratif.

Menurutnya, kunci sukses mengelola birokrasi itu harus dikaitkan juga terhadap logika dan hati, bukan hanya secara administrasi saja.

Hal itu dijelaskan oleh Dedi Mulyadi saat Pembinaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Honorer di Bale Maya Datar yang berada di Komplek Pemda Purwakarta, Kamis (25/1/2018).

Jika terus menerus berorientasi pada administrasi, seorang ASN seringkali tidak sinkron karena logika dan perasaannya akan bertolak belakang saat melaksanakan suatu pekerjaan.

“Titik lemahnya itu, dalam bekerja seringkali tidak sinkron antara logika dan hati. Jadi, kebanyakan bekerja berdasarkan atas logika, hatinya kurang digunakan,” kata Dedi Mulyadi.


Jika semua pekerjaan harus melalui jalur administrasi, kualitas pelayanan pun tidak akan maksimal.

Bahkan, Bakal Calon Wakil Gubernur Jabar ini sempat menegur ASN yang membiarkan adanya tumpukan sampah di sekitar kantornya karena kendaraan pengangkut sampah yang sedang rusak.

Pelayanan dan pekerjaan para ASN tersebut akan terganggu karena terlalu bergantung pada aturan administrasi.

"Di Munjul, pernah saya tegur ASN yang tidak mengangkut sampah, dengan alasan kendaraan rusak dan belum dianggarkan biaya perbaikannya. Ini kan repot, harus ada RKA/DPA," ujar Dedi Mulyadi.

Padahal, menurutnya, bisa saja ASN menyewa mobil terlebih dahulu untuk mengangkut sampah, lalu hal tersebut akan dianggarkan nanti.

Dari pada harus menunggu anggaran turun, membuat sampah terus bertambah banyak.


Oleh karena itu, ke depannya, Dedi Mulyadi menyarankan adanya perubahan pola rekrutmen CPNS.

Menurutnya, pegawai yang menjadi pengabdi negara itu tidak lagi berdasarkan seleksi komputerisasi dan administratif.

Namun, perekrutan CPNS juga harus melihat faktor keahlian dan kemampuan yang menjadi faktor utama yang menentukan pengangkatan PNS.

Hal tersebut akan membuat para pekerja lebih produktif, tidak melulu menunggu antrean berdasarkan aturan administrasi.

"Nalar kebutuhan PNS itu seharusnya diarahkan kepada nalar produktif, bukan konsumtif. Tenaga PNS yang administratif, cenderung mengarah ke konsumtif, kurang produktif," katanya.

Pencarian PNS juga harus berdasarkan kemampuan dan pengalaman.

Jika masih saja menggunakan sistem komputer dan akademis, orang yang telah memiliki pengalaman bertahun-tahun akan kalah.

Karena orang berpengalaman usianya sudah tua, kemampuan akademik dan kemampuan menguasai komputernya berkurang.

Jika ini tidak dilakukan, menurut Dedi Mulyadi, antrean PTT, Honorer dan Tenaga Harian Lepas akan terus bertambah.

Sementara, pegawai yang sudah ada, kalah bersaing dengan pegawai baru yang datang.

“Angkat sesuai dengan keahlian. Tidak boleh pegawai yang sudah lama mengabdi, kalah dengan pegawai yang baru masuk,” sebutnya.

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved