Ini 7 Masalah Rohingya yang Banyak Ditanyakan Orang, Berikut Penjelasannya

Pemerintah Myanmar berkeras bahwa mereka adalah pendatang baru dari subkontinen India, sehingga konstitusi negara itu tidak memasukkan mereka dalam kelompok masyarakat adat yang berhak mendapat kewarganegaraan.

Mereka tinggal di salah satu negara bagian termiskin di Myanmar, dan gerakan dan akses mereka terhadap pekerjaan sangat dibatasi.

Secara historis, mayoritas penduduk Rakhine membenci kehadiran Rohingya yang mereka pandang sebagai pemeluk Islam dari negara lain dan ada kebencian meluas terhadap Rohingya di Myanmar.

Di sisi lain, penduduk Rohingya merasa bahwa mereka adalah bagian dari Myanmar dan mengklaim mengalami persekusi oleh negara. Negara tetangga Bangladesh sudah menerima ratusan ribu pengungsi dari Myanmar dan tak mampu lagi menampung mereka.

Banyak warga Rohingya yang tinggal di kamp penampungan sementara setelah dipaksa keluar dari desa mereka oleh gelombang kekerasan komunal yang menyapu Rakhine pada tahun 2012.

2. Apa bantuan yang diberikan Indonesia terhadap muslim Rohingya?

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah bertemu dengan Aung San Suu Kyi untuk membicarakan upaya penyelesaian masalah Rohingya. Dalam pertemuan tersebut, Menlu menyerahkan Formula 4+1, yang isinya:

Mengembalikan stabilitas dan keamanan
Menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan
Perlindungan kepada semua orang yang berada di negara bagian Rakhine, tanpa memandang suku dan agama
Pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan keamanan
"Saya hadir di Myanmar membawa amanah masyarakat Indonesia, yang sangat khawatir terhadap krisis kemanusiaan di Rakhine dan agar Indonesia membantu," jelas Menlu Retno kepada Aung San Suu Kyi, seperti tertulis dalam pernyataan pers Kementerian Luar Negeri Indonesia.

"Empat elemen pertama merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusian dan keamanan tidak semakin memburuk," jelas Menlu RI.

3. Apa langkah tegas PBB dalam menyikapi konflik ini dan solusi agar warga Rohingya bisa hidup dengan baik dan tidak merasa hidupnya terancam?

Pelapor khusus PBB soal hak asasi manusia untuk Myanmar, Yanghee Lee, sudah mengkritik pemimpin de facto negara itu, Aung San Suu Kyi, karena gagal melindungi minoritas Muslim Rohingya.

Menurut Yanghee Lee, situasi di Rakhine "sangat gawat" dan ini adalah waktunya bagi Suu Kyi untuk "turun tangan".

Sementara itu, berbagai lembaga pemantau Hak Asasi manusia (HAM) melanjutkan desakan agar pemerintah Myanmar mengizinkan Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk masuk dan mengungkap kebenaran peristiwa kekerasan di negara bagian Rakhine, tempat tinggal umat sebagian besar Muslim Rohingya.

TPF kasus Rohingya, yang dibentuk Dewan HAM PBB pada Maret 2017, sejauh ini belum mendapatkan izin melakukan tugasnya ke Myanmar, karena otoritas negara itu menolak keberadaan tim tersebut.

4. Kenapa ASEAN tak ada respon s untuk mendamaikan atau mencari solusi untuk menda m aikan? B agaimana pembahasan R ohingya di forum resmi ASEAN ?