Masih Tentang Pungli

Oleh Dicky Fadiar Djuhud, Wartawan Tribun Jabar

KITA sebenarnya sangat paham, dampak buruk akibat praktik pungutan liar yang dikenal dengan pungli ini.

Sangat luar biasa buruknya dan dahsyat terhadap budaya kita secara tidak terlihat.

"Pungli sebesar Rp 10.000 pun akan saya babat habis," itulah pernyataan Presiden Joko Widodo menjawab kritik atas kehadirannya dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Polda Metro Jaya di Departemen Perhubungan belum lama ini.

Ya. Jokowi sudah menabuh genderang perang, setop pungli! Keyakinan saya pun bertambah bahwa budaya pungli ini, pasti bisa kita ubah asal saling mendukung satu sama lainnya untuk mengingatkan, menegur, dan kompak.

Peran aktif masyarakat akan menjadi kunci suksesnya perang melawan pungli ini, sehingga saya dan masyarakat Indonesia benar-benar mempunyai sebuah harapan baru, menjadi masyarakat yang akan hidup lebih makmur serta sejahtera. Amin.

Prihatin, memang. Budaya atau kebiasaan kita sangat permisif dan selama ini menganggap praktik pungli menjadi bagian budaya dan dianggap hal yang wajar. Karena itu walaupun melihat di depan mata, kita tidak pernah memedulikannya, apalagi mencegahnya.

Terbaru. Sungguh sangat ironis permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan, khususnya di Kota Bandung (pungli, 9 kepala sekolah favorit dipecat).

Miris. Di tengah-tengah gencarnya upaya pemberantasan buta huruf melalui program wajib sekolah sembilan tahun dan tanpa dipungut biaya bagi kalangan tertentu.

Ternyata, masih ada juga lembaga pendidikan tertentu yang `akrab' dengan budaya pungli, alih-alih demi peningkatan kualitas.

Padahal menuntut ilmu secara formal merupakan kunci bagi bangsa ini untuk menapakkan kaki ke arah kehidupan bangsa yang lebih baik.

Pungli berasal dari frasa pungutan liar yang secara etimologis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memungut bayaran/meminta uang secara paksa.

Pungli di sekolah dengan berbagai modus sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat. Hal ini sulit dicegah karena melibatkan pihak-pihak yang mempunyai peranan penting pada lembaga tersebut.

Mitos, pungli adalah sebuah skenario yang sengaja dibuat-buat oleh kelompok atau pribadi- pribadi.

Mereka menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan kelompok dan pribadi serta yang menjadi objek adalah masyarakat yang mau tidak mau harus membayarnya.

Mitos tentang pungli pun dianggap sebagai sesuatu yang wajar serta lumrah karena sebelumnya negara dan pemerintah tidak menganggap praktik-praktik pungli itu bukan suatu pelanggaran dan berdampak serius bagi moral manusia.

Karena itu pungli dianggap sebagai mitos yang baik dan tidak merugikan serta berdampak negatif terhadap produktivitas dan moral manusia Indonesia.

Akhirnya, stigma dan pandangan tentang praktik pungli di berbagai bidang pasti akan dapat ditumpas habis. Asal ada kemauan politik pemerintah.

Dan harus dimulai secara top down, yaitu dari mulai presiden, kabinet, lembaga negara sampai ke pelosok wilayah terkecil yaitu desa.

Sependek pemikiran, saya melihat, Presiden Jokowi sudah melakukan tindakan yang luar biasa untuk melawan mitos pungli.

Begitupun dengan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil yang berani memecat para kepala sekolah yang terlibat pungli.

Pertanyaannya, adakah keberanian untuk memecat pejabat-pejabat yang kedapatan melakukan pungli? (*)

Naskah ini bisa dibaca di edisi cetak Tribun Jabar, Selasa (25/10/2016). Ikuti berita-berita menarik lainnya melalui akun twitter: @tribunjabar dan fan page facebook: tribunjabaronline.