Teras

TERAS: Guru

Tragisnya, di era pemerintahan mana pun, guru tidak mempunyai daya perlawanan yang bisa mengubah nasibnya

TERAS: Guru
DOKUMENTASI TRIBUN JABAR
Cecep Burdansyah 

Oleh Cecep Burdansyah

Wartawan Tribun Jabar

KEJADIAN yang menimpa guru akhir-akhir ini menimbulkan keprihatinan mendalam di masyarakat sekaligus memancing pertanyaan. Guru, yang semestinya secara layak ditempatkan sebagai ujung tombak dalam membawa anak bangsa ke tingkat kecerdasan paling tinggi dengan tetap bertingkah laku layaknya manusia bermoral, kenyataannya secara struktural mendapat perlakuan tidak adil dari negara selama bertahun-tahun. Dari mulai penghasilan yang tidak layak hingga direndahkan dengan sertifikasi.

Tragisnya, di era pemerintahan mana pun, guru tidak mempunyai daya perlawanan yang bisa mengubah nasibnya. Dan yang paling menyedihkan, meskipun mempunyai asosiasi, tidak ada advokasi yang memadai dan gigih terhadap guru.

Banyak kisah pilu yang dialami guru ketika berhadapan dengan karut-marut birokrasi. Kegeraman Anies Baswedan saat ia jadi menteri pendidikan, ketika melihat perlakuan instansinya terhadap seorang guru yang jauh-jauh dari Semarang naik pesawat hanya untuk memperbaiki nasibnya tapi ditelantarkan, contoh paling nyata betapa kesepiannya seorang guru dalam membela nasibnya.

Perlakuan negara ini akhirnya berimbas ke masyarakat. Secara kultural guru yang dihormati di masyarakat kini mulai pudar. Sejak dulu guru mendidik dengan cukup keras karena meyakini kelak masa depan anak didiknya akan terjun ke masyarakat dengan kompetisi yang sangat ketat dan keras. Guru meyakini untuk merebut masa depan tidak bisa dihadapi dengan sikap manja.

Sedikit cerita, ketika kelas tiga SD, saya pernah ditampar oleh guru hingga keluar lendir gara-gara berkelahi di ruang kelas. Guru yang menampar itu adalah sahabat akrab ayah saya, bahkan sering datang ke rumah untuk berbincang. Namun ia punya keyakinan bahwa tindakannya itu tak akan membuat gusar ayah saya kalaupun saya mengadu. Kepercayaan seperti inilah yang hilang dari orang tua siswa sekarang. Guru hanya dipersepsi sebagai pemasok ilmu pengetahuan, bukan sebagai pendidik akhlak. Tak mengherankan, ketika anaknya mengadu telah dimarahi atau dicubit di sekolah dalam konteks mendidik agar si anak disiplin, orang tua bereaksi keras. Menganiaya sang guru atau menyeret ke pengadilan.

Kemanjaan siswa, kecengengan orang tua siswa atau dalam bahasa Sunda “nyaah dulang”, adalah persoalan kultural di masyarakat yang sepintas tak ada hubungannya dengan persoalan struktural, yaitu perlakuan negara terhadap guru. Tapi bukti telah menunjukkan, selain tak berdaya dalam ombang-ambing arus kebijakan yang terus berubah, seperti keharusan sertifikasi, guru sangat tidak berdaya ketika menghadapi kriminalisasi dari siswa dan orang tua siswa. Dari kasus Dasrul, guru di SMKN 2 Makassar yang harus berbaring di rumah sakit karena dianiaya; kasus Nurmayani, guru SMPN 1 Bantaeng yang mendekam di penjara; hingga Samhudi, guru SMP Raden Rachmat yang divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo hanya karena mencubit muridnya di sekolah. Di Medan, Sumatera Utara, Nur Ain Lubis, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) meninggal setelah ditikam mahasiswa yang dimbingnya, Roymardo Sah Siregar, gara-gara cekcok soal skripsi. Lalu di Bandung, Tatang Wiganda, guru SMA Yayasan Atikan Sunda juga meninggal dihajar preman. Polisi harus mendalami kematian Tatang karena tidak menutup kemungkinan ada kaitannya antara profesi Tatang sebagai guru dengan muridnya.

Perlakuan penegak hukum, terutama pengadilan, yang memvonis bersalah guru yang menyentuh fisik anak didiknya, merupakan bentuk kelanjutan dari cara pandang negara terhadap guru. Hakim begitu kokoh taklid pada pasal-pasal hukum potisif, tidak mau secara komprehensif melihat konteks bagaimana “cubitan” itu dilakukan, di mana dan dalam konteks bagaimana. Pasal 76C UU No 35/2014 tentang Perubahan atas UU No 23/2002 tentang Pelrindungan Anak secara telanjang dipakai untuk menjerat Samhudi. Hakim tak mau melihat bahwa cubitan itu dilakukan di kelas tatkala Samhudi sebagai guru mempunyai kewenangan mendisiplinkan anak didiknya dalam kerangka merebut masa depan si anak.

Memang otoritas guru di kelas harus dikritisi agar tak berlebihan, mengingat guru juga manusia yang mempunyai emosi. Justru pada titik inilah pertimbangan nurani hakim seharusnya bekerja, tidak mengambil cara mudah mengikuti pasal secara leterlek.

Kalaupun tindakan guru dinilai berlebihan, penegak hukum mulai tingkat penyidik, penuntut, hingga pengadil seharusnya mencari jalan lain dan tak selamanya harus meniti jalan pidana. Bukankah dalam hukum ada yang dinamakan alternatif penyelesaian sengketa? Model ini tak hanya berlaku dalam hukum perdata, tapi juga termasuk pidana. Apabila mediasi sudah dilakukan dan orang tua siswa ngotot jalur pidana, di sinilah hakim dituntut keadilannya. Perlakuan fisik guru terhadap anak didiknya harus dilihat dari konteks ruang dan waktu. Apabila itu dilakukan di kelas atau di area sekolah dan terkait dengan proses belajar mengajar, pengadil harus melihat dari sisi nilai-nilai profesi guru sebagai pendidik. Lain cerita kalau kekerasan itu dilakukan guru terhadap murid di tempat umum dan tak terkait dengan proses belajar mengajar.

Di tengah perlakuan yang tak adil itu, tidak ada advokasi yang memadai terhadap guru di muka pengadilan. Titik air mata Nurmayani dan Samhudi tidak membuat para ahli hukum tersentuh hatinya untuk membela nasib mereka. Tak ada kekompakan dari asosiasi guru. Pakar hukum yang menunjukkan empatinya minim sekali. Media pun memandang kasus kriminalisasi terhadap guru tidak begitu seksi. Netizen menunjukkan empatinya tapi tampaknya tetap tidak menggugah empati elite negara.

Hal itu berbeda dengan kasus Prita Mulyasari yang berhadapan dengan rumah sakit. Setelah netizen bermpati karena pengadil bercokol pada bingkai positivisme hukum, elite negara menunjukkan empatinya. Dan di ujung cerita, di tingkat akhir Prita berhasil divonis bebas. Hal yang sama dialami dokter Dewa Ayu dan kawan-kawan yang menghadapi masalah hukum. Ketika mereka divonis bersalah, asosiasi dokter membela habis-habisan, bahkan Mahkamah Kode Etik Kedokteran ikut menginvestigasi dan hasilnya diputuskan dokter Ayu tidak melakukan malpraktik. Perjuangan solidaritas para dokter itu membuahkan hasil, setelah divonis bersalah hingga tingkat kasasi, di tingkat peninjauan kembali akhirnya dokter Ayu dan kawan- kawannya dibebaskan.

Jika nasib Ayu sama dengan Prita yang akhirnya bebas, nasib Samhudi dan Nurmayani sepertinya masih di lorong gelap. Derita keduanya masih panjang, dan tak tertutup kemungkinan di masa datang menimpa guru lainnya. Guru yang dikriminalisasi seringkali bukan dibela, tapi malah dipojokkan dengan bingkai melanggar hak asasi manusia. Justifikasi demikian melupakan bahwa konsep hak asasi manusia itu dirumuskan sebagai perampasan hak hidup orang lain, terutama penguasa pada warganya. Cara pandang ini pula kemungkinan yang melahirkan Pasal 76C UU No 35/2014 tentang Perubahan atas UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak sehingga guru yang mendidik siswa pun banyak jadi korban.Apabila negara abai dengan nasib guru, tak mustahil guru pun abai dengan aspek mendidik dan hanya sekadar mengajarkan ilmu karena takut dikriminalisasi. Jika demikian, pertaruhannya sangat mahal, berarti bangsa ini makin hilang karakternya.(*)

Penulis: cep
Editor: Kisdiantoro
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved