TERAS

Glo-Arca

Secara kebetulan, dalam waktu yang nyaris bersamaan, menjelang Hari Kemerdekaan RI ke-71, dua anak manusia berdarah Indonesia terbentur masalah

Glo-Arca
ISTIMEWA / DOKUMENTASI PRIBADI FACEBOOK
Cecep Burdansyah, Pemimpin Redaksi Tribun Jabar. 

Oleh Cecep Burdansyah

Wartawan Tribun Jabar

RHENALD Kasali, guru besar Ilmu Manajemen dari Universitas Indonesia, di layar televisi tampak tesenyum sinis terhadap pro-kontra Gloria Natapradja dan Arcandra Tahar, dalam sebuah acara diskusi rutin di sebuah televisi swasta dengah topik “Aduh, Arcandra”. Katanya, ribet sekali, ya, hukum kita ini. Namun ia merasa bersyukur mendengar penjelasan Mahfud MD dan Refly Harun, dua pakar hukum tata negara.

Secara kebetulan, dalam waktu yang nyaris bersamaan, menjelang Hari Kemerdekaan RI ke-71, dua anak manusia berdarah Indonesia terbentur masalah status kewarganegaraan. Arcandra Tahar, pria berdarah Minang yang diangkat menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Alam oleh Presiden Jokowi, ternyata mempunyai paspor ganda, yaitu paspor Amerika Serikat dan paspor Imdonesia. Lalu Gloria, siswi SMA di Depok, digugurkan dari anggota Tim Paskibraka karena ternyata mempunyai paspor Prancis. Arcandra akhirnya dipecat oleh Jokowi, sedangkan Gloria diperbolehkan ikut Tim Paskibraka untuk upacara penurunan bendera.

Fakta bahwa keduanya bukan WNI memang tak terbantahkan. Gloria dengan jujur mengaku, tapi ia ikut Paskibraka sebagai bentuk kecintaan kepada Indonesia. Ia lahir tahun 2000, besar dan sekolah di Indonesia. Karena ayah seorang Prancis, menurut UU Kewarganeraan yang menganut asas ius sanguinis, maka ia bersatus ikut garis ayah. Saat ditanya wartawan ia akan pilih jadi WNI atau Prancis, dengan mantap menjawab: Indonesia. Sedangkan Arcandra pada 2012 mengajukan permohonan jadi warga AS dan, menurut UU Kewarganegaraan, WNI yang mengajukan permohonan jadi WNA dan mengucapkan janji setia pada negara yang dimohon, otomatis gugur sebagai WNI.

Keduanya langsung jadi bulan-bulanan di arena publik. Orang hukum yang taklid pada hukum positif, meskipun Arca sudah dipecat, tetap saja mempersoalkan. Baik Arca maupun Jokowi harus menjelaskan mengapa sampai orang asing bisa lolos diangkat jadi menteri. Begitu pula pada Gloria. Namun karena Glo masih pelajar berusia 16 tahun, maka sasaran orang hukum yang manut pada hukum positif terus mengejar Jokowi mengapa Glo diizinkan masuk Tim Paskibraka sesi penurunan bendera. Kemenpora pun tak luput dari sasaran. Mengapa pelajar berstatus WNA bisa lolos ikut seleksi Tim Paskibraka. Itulah barangkali yang membuat guru besar ilmu manajemen pemasaran itu heran dengan ribetnya hukum di Indonesia.

Cara berpikir hukum positif itu khas, mencari yang salah dan siapa yang bertanggung jawab, bukan mencari solusi. Meskipun Jokowi sudah memecat Arcandra, ia tetap akan dikejar untuk dimintai pertanggungjawaban. Bahkan bagi orang yang membingkai pikirannya dengan kepentingan politik, Jokowi dianggap telah melanggar undang-undang dan harus diinterpelasi. Kalau perlu, dijatuhkan. Untuk kasus Glo pun sama. Jokowi harus dituntut bertanggung jawab.
Tapi hukum tidak tunggal nada. Makanya tak heran selalu muncul cara berpikir lain yang mengarah pada pemecahan masalah, seperti yang diungkapkan Mahfud MD dan Refly Harun. Bagi Mahfud, persoalan Glo lebih sederhana dan sangat mudah diatasi. Karena ia tinggal di Indonesia selama 16 tahun, sementara untuk naturalisasi syaratnya lima tahun, Jokowi mudah memberikan status WNI ke Gloria. “Malam ini pun diperintahkan bisa jadi,” kata Mahfud.
Untuk kasus Arca, Refly merujuk ke naturalisasi para pemain sepak bola asing yang bisa dengan mudah jadi WNI karena dibutuhkan negara. Arcandra, kalau memang negara sangat butuh, mengapa tidak diperlakukan sama dengan para pemain sepak bola itu?

Rhenald Kasali mengingatkan, pada era sekarang telah terjadi perang memperebutkan orang- orang yang bertalenta. Jika hukum kaku, orang-orang berdarah Indonesia bisa diambil negara lain. Negara kita akhirnya gigit jari.

Majalah Time pernah menurunkan tulisan warga AS berdarah India yang mengulas tren orang- orang keturunan asing di AS yang sukses. Orang Asia, terutama Cina, bangga karena banyak warga asal Cina sukses jadi pengusaha di AS. Orang kulit hitam bangga karena banyak jadi penyanyi dan artis. Orang India bangga karena doktor di AS didominasi warga berdarah India ketimbang warga AS berkulit putih atau penduduk berdarah AS. Silicon Valley bahkan dikuasai oleh orang-orang keturunan India, termasuk Google dan Microsoft kini dipimpin orang berdarah India.

Saya setuju hukum tidak bisa diubah hanya karena kepentingan satu atau dua orang. Tapi kasus Glo-Arca harus membuka mata hati para pembuat hukum bahwa dunia tengah berubah. Tidak tertutup kemungkinan banyak orang Indonesia yang berkarier di luar negeri dan berotak cemerlang tapi malas pulang ke Indonesia karena kekakuan sistem hukum di Indonesia. Kalau suatu saat posisi top di Silicon Valley diduduki orang Indonesia dan pemerintah mau memanggil mereka sementara hukum masih rigid, kemampuan mereka akhirnya tak dirasakan oleh bangsa Indonesia. (*)

Penulis: cep
Editor: Kisdiantoro
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved