Teras

Mitos

MITOS dipercaya sebagai alam pikir sebelum fajar modernisme datang.

Mitos
ISTIMEWA / DOKUMENTASI PRIBADI FACEBOOK
Cecep Burdansyah, Pemimpin Redaksi Tribun Jabar. 

Oleh: Cecep Burdansyah

MITOS dipercaya sebagai alam pikir sebelum fajar modernisme datang. Manusia terkungkung akal pikirannya, tak mampu menembus dunia transenden selain kepercayaannya kepada kekuatan dunia gaib yang menaklukkan dan membekukannya. Manusia menyerah pada perangkap imanensinya.

Tapi betulkah pada era modern sekarang manusia sudah berhasil beranjak dari mitos? Jangan-jangan sebetulnya kita masih terperangkap dalam dunia imanensi di mana kita masih penuh keraguan dan ketakutan dalam membongkar mitos. Mungkin pada era modern sekarang bukan soal ketidakmampuan akal kita, tapi nyali kita yang ciut karena berhadapan dengan kekuatan negara. Jika di alam tradisional kekuatan gaib yang membelenggu akal kita, di alam modern kekuatan negaralah yang meringkus kemampuan dan keberanian seorang individu, betapapun ia punya niat baik.

Sebagai warga, di antara sekian banyak rakyat Indonesia, pasti punya pengalaman, baik suka maupun duka, dalam berhubungan dengan institusi negara, terutama di birokrasi, di kepolisian, di TNI, dan di mana pun. Tak sedikit yang punya pengalaman pahit, mulai dari pengalaman dipersulit pelayanan, diperas oleh oknum aparat, mengalami tindak kekerasan. Ada yang sampai ke tingkat pengaduan, ada yang ditangani dan diatasi, bahkan mungkin diselesaikan secara hukum, tapi tidak sedikit yang mengendap menjadi pengalaman buruk. Bahkan mungkin saja ada yang trauma untuk tidak mau berhubungan lagi dengan birokrasi kecuali jika sangat terpaksa. Ungkapan "hilang kambing habis kerbau" jika melapor polisi sepertinya sudah tak asing lagi. Inilah yang pada akhirnya menjadi mitos karena warga negara tak bisa membuktikan kebenaran ungkapan tersebut, kecuali bisik-bisik dalam suasana ketakutan.

Haris Azhar, Ketua Kontras, sadar bahwa ia mempunyai sumber daya untuk bisa membongkar dunia mafia narkoba di tingkat suprastruktur negara dari sekadar mitos menjadi kebenaran, dengan harapan dan kepercayaan kepada pihak kepolisian yang punya kewenangan untuk mengungkapnya. Ia sadar berhadapan dengan negara yang mempunyai kekuatan juga. Namun, sebagai ketua lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mempunyai rekam jejak baik, ia sadar harus berbeda dengan warga negara biasa yang pasti banyak dihantui ketakutan.

Sebagai ketua LSM yang mempunyai akses bertemu dengan Freddy Budiman, bandar narkoba terbesar yang baru saja dieksekusi mati, rasanya berdosa jika ia mengendapkannya hanya sebagai pengalaman pribadi. Bukan berarti ia tidak takut. Sebagai manusia, sangat manusiawi jika Haris juga takut berhadapan dengan struktur negara. Tapi, dengan kapabilitas dan kompetensinya sebagai Ketua Kontras yang harus menjaga kredibilitas, ia pertaruhkan dirinya dengan cara mengikis rasa takut. Ia pasti sudah berpikir panjang bahwa mengungkap ocehan Freddy Budiman bukan dilatari kebencian kepada negara, apalagi mencari popularitas. Terlalu mahal jika mempertaruhkan keselamatannya hanya untuk mengumbar kebencian dan mencari popularitas. Bahkan aparat negara harus membaca bahwa cara itu sebagai bentuk kecintaan seorang anak bangsa terhadap negara dan bangsanya.

Sayangnya, cara berpikir negara, dalam hal ini aparat penegak hukum, dalam menangani sikap kritis anak bangsanya, selalu dengan cara berpikir hukum ala kolonial. Padahal, jika sedikit mau bersusah payah merenungkan alam pikir hukum yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, tentang hukum progresif, negara seharusnya berterima kasih menerima masukan dari anak bangsanya untuk kepentingan masa depan negara dan bangsanya.

Sudah lazim cara berpikir hukum ala kolonial kerangkanya adalah positivisme hukum, sebuah cara berpikir hukum yang normatif, yang mengabaikan aspek sosiologis dan aspek lainnya seperti keadilan. Positivisme hukum inilah yang menjelma menjadi hukum positif yang dijadikan norma mengikat dalam menangani segala perkara hukum. Gaya berhukum ini turun-temurun dari zaman Romawi, diteruskan oleh Napoleon, dan Belanda kemudian menerapkannya di Hindia Berlanda. Hingga sekarang, hukum Indonesia seperti membeo terus, bahkan UU ITE memuat pasal yang bisa menjerat kebebasan berpendapat. Memang negara kita berasaskan demokrasi yang dibatasi oleh hukum. Tapi hukum hendaknya tidak bertolak belakang terlalu jauh dengan asas demokrasi, justru hukum harus mempunyau fungsi untuk menguatkan demokrasi. Pasal pencemaran nama baik, kalaupun diterapkan, harus mempertimbangkan berbaga aspek sematang mungkin, jangan sampai anak bangsa menjadi korban seperti yang dialami Florence Sihombing di Yogyakarta.

Gaya berpikir positivisme hukum tidak berarti sama sekali tidak bermanfaat. Untuk kasus-kasus tertentu, seperti dalam mengungkap kasus pembunuhan, cara berpikir hukum positivisme memang berguna. Namun untuk kasus-kasus seperti yang diungkapkan Haris Azhar, di mana kepentinngan publik dan kehormatan wibawa negara harusnya jadi priorirtas, aparat hukum selayaknya menempatkan konteks sosiologis. Seperti halnya kehadiran lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa lepas dari aspek sosiologis, yaitu agenda reformasi yang menuntut wibawa lembaga hukum sementara kejaksaan dan kepolisian masih rapuh dalam menangani korupsi, bahkan menjadi salah satu pemain.

Dari perspektif inilah semestinya nyanyian bandar narkoba Freddy Budiman yang disampaikan Haris Azhar dibaca. Bukan sebaliknya, untuk meningkatkan wibawa institusi negara (TNI, Polri, BNN) malah menjadikan Haris Azhar tersangka. Alih-alih mendongkrak wibawa institusi negara, malah makin rapuh dan mitos pun terus hidup dalam benak masyarakat. Sungguh ironis jika di zaman sekarang warga Indonesia masih terperangkap mitos, sementara bangsa lain sudah melampaui segalanya. (*)

Naskah ini juga bisa dibaca di edisi cetak, Tribun Jabar, Senin (15/8/2016). Ikuti berita menarik lainnya di twitter: @tribunjabar dan fan page facebook: tribunjabaronline.

Penulis: cep
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved