SOROT

Kemunduran

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, juga tidak setuju jika revisi itu akhirnya meringankan koruptor

Kemunduran
DOKUMENTASI/TRIBUN JABAR
Agung Yulianto, Wartawan Tribun Jabar 

Oleh Agung Yulianto
Wartawan Tribun

SEBENTAR lagi Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-71. Seperti biasa, sejumlah narapidana akan mendapatkan pengurangan masa hukuman atau remisi. Pemerintah masih membahas masalah syarat dan ketentuan pemberian remisi yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, mengatakan Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung sudah memberikan masukan dalam hal pemberian remisi terpidana kasus extraordinary crime, seperti korupsi, narkoba, dan terorisme. Menurut Yassona, urgensi dari perubahan PP terletak pada unsur filosofinya, yaitu semua narapidana mempunyai hak atas pengurangan masa hukuman yang didasarkan ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, kebutuhan revisi juga didasarkan pada permasalahan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yaitu jumlah tahanan yang tidak sesuai dengan kapasitas Lapas. Adanya revisi PP ini, Ia mendorong supaya tidak ada diskriminasi persyaratan bagi semua terpidana.
Tentu rencana pemerintah merevisi itu mendapat penolakan dari berbagai kalangan masyarakat sipil, terutama pegiat antikorupsi. Mereka khawatir, revisi itu justru akan melonggarkan syarat pemberian remisi bagi koruptor.

Seperti dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif, mengatakan KPK tidak setuju dengan poin dalam revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP No 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Revisi itu menyebutkan, terpidana kasus korupsi tidak lagi harus memiliki status justice collabolator (JC) untuk mendapatkan remisi.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, juga tidak setuju jika revisi itu akhirnya meringankan koruptor untuk mendapat remisi. "Saya tidak setuju PP diubah untuk memberi keringanan," kata Mahfud di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (11/8).

Menurut Mahfud, suatu kemunduran kalau ada pemikiran menghapus syarat JC untuk remisi bagi koruptor. Korupsi adalah perbuatan yang sangat jahat dan membahayakan, bahkan dapat menghancurkan bangsa. Untuk itu, menurut Mahfud, koruptor sepatutnya harus diperberat hukumanya dan tidak boleh diistimewakan karena memiliki banyak uang. Bahkan, penjara bagi koruptor justru perlu diperketat.

Kalau revisi itu jadi dilakukan dan memberikan keringangan bagi pelaku korupsi, terutama yang tidak memiliki status JC, bukan tidak mungkin mereka tidak hanya tersenyum, tetapi tertawa.
Berbahagiakah mereka setelah merampas uang yang bukan haknya?
"Tapi pada prinsipnya kami akan tetap berikan remisi," kata Yassona. (*)

Penulis: Agung Yulianto Wibowo
Editor: Kisdiantoro
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved