Jalur Mudik

Oleh Machmud Mubarok
Wartawan Tribun

ARUS mudik tinggal menghitung hari. Hari-hari terakhir Ramadan adalah saat puncak "ritual" pulang ke kampung halaman. Penduduk kota-kota besar bergerak secara massal menuju kota- kota kecil, desa-desa, dan dusun-dusun. Bermacet-macet, berjam-jam di perjalanan, bukan masalah besar.

Yang menjadi masalah besar justru infrastruktur pendukung mudik ini. Tengok saja dalam inspeksi yang dilakukan Kapolda Jabar Irjen Pol Bambang Waskito di jalur mudik Garut, awal pekan ini. Di jalur Nagreg sedikitnya ada 109 penerangan jalan umum (PJU) yang tidak berfungsi. Lalu aspal di jalan pun masih ada yang bergelombang atau berlubang.
Bisa dibayangkan jika pemudik berkendaraan pada malam hari lalu melewati jalur Nagreg yang gelap gulita dengan medan yang cukup membuat sopir deg-degan.

Tak hanya di jalur utama, sejumlah jalur alternatif pun belum siap untuk dilewati. Jalur Cijapati misalnya, masih saja tak punya PJU yang memadai. Tak heran, sejak dulu kawasan itu rawan kejahatan, karena jalannya tak pernah terang benderang.

Kapolda Jabar meminta kepala daerah yang dilewati jalur mudik agar segera membenahi fasilitas-fasilitas jalan yang belum lengkap. Apa kata pemerintah daerah terhadap soal seperti ini? Seperti tahun-tahun sebelumnya, pemda mengatakan persiapan arus mudik akan selesai pada H- 10 atau H-7. Jadi menurut mereka, pada saat arus mudik sudah mulai bergerak, persoalan- persoalan itu tidak akan jadi kendala lagi.

Pertanyaannya, mengapa selalu saja perbaikan itu dilakukan begitu dekat dengan waktu mudik? Bulan-bulan sebelumnya, jalur-jalur mudik itu tak disentuh. Begitu masuk bulan puasa, baru perawatan dan perbaikan dikebut. Seolah-olah ini menjadi proyek tahunan.
Mengapa pula, hasil perbaikan dan perawatan setahun lalu tak pernah awet? Bukankah pengadaan PJU di jalur Nagreg misalnya, setiap tahun selalu ada? Apakah PJU yang tahun lalu itu rusak semua, sehingga harus membuat pengadaan baru?

Kalau alasannya karena anggaran baru cair pada bulan kelima atau keenam, tentu itu hanya alasan mengelak saja. Bayangkan kalau bulan puasa itu pada bulan Januari dan Idulfitri jatuh di awal Februari. Apakah infrastruktur jalan tidak akan diperbaiki hanya karena anggaran belum turun di awal-awal tahun?

Inilah yang menjadi persoalan besar terkait mudik di negara kita. Infrastruktur yang dibangun tak mampu bertahan lama. Padahal kenyamanan berkendaraan itu tak melulu saat mudik saja, tapi sepanjang waktu, kenyamanan itu harus menjadi milik para pengguna kendaraan.

Memang para pemudik sudah terbiasa dengan kemacetan. Tapi kalau sarana penunjang di sepanjang jalur yang macet itu lengkap, kemacetan bukan lagi jadi hantu menyebalkan. Tapi hal yang memang bisa dipahami secara wajar. Tempat istirahat tersedia dan bisa dijangkau serta keamanan terjamin, hanyalah unsur-unsur pendukung terciptanya kenyamanan selama perjalanan mudik. Semua pihak, termasuk para pemudik, harus berkontribusi agar perjalanan menuju kampung halaman menjadi perjalanan yang aman dan menyenangkan. Bukan mudik yang menjengkelkan. (*)