Fortuner

Deni Ahmad Fajar
Wartawan Tribun

GELOMBANG unjuk rasa menolak rencana wakil rakyat Jawa Barat untuk belanja Toyota Fortuner, makin hari makin kencang. Ironisnya, seiring makin besar barisan yang menolak rencana memborong mobil mewah itu, para anggota dewan yang terhormat itu justru seperti terpacu untuk mewujudkan hasrat hedonisnya itu. Para wakil rakyat Jabar itu seperti norek alias tutup kuping atas suara-suara yang menentang rencana belanja mobil yang ditaksir akan menghabiskan uang rakyat Rp 50 miliar itu. Para wakil rakyat yang terhormat itu beralasan rencana mereka tidak melanggar aturan.

Boleh jadi rencana belanja 95 mobil Fortuner (awalnya disebutkan 100 buah) itu tidak melanggar aturan, namun mereka yang berkantor di Gedung DPRD Jawa Barat itu gagal jadi wakil rakyat bila rencana belanja Fortuner itu direalisasikan. Bagaimana bisa jadi wakil rakyat bila suara rakyat saja tidak mereka dengar.

Unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kamis (21/4), seharusnya bisa membuat nurani para wakil rakyat itu tersentuh. Unjuk rasa yang berakhir ricuh dan ditandai bentrok dengan polisi itu, seharusnya dijadikan cermin oleh para wakil rakyat itu untuk berintrospeksi. Para wakil rakyat yang terhormat seharusnya bisa ngaji diri dari peristiwa yang terjadi di kantor mereka itu.

Para pengunjuk rasa (baca: rakyat) itu tentu tahu bahwa pengadaan mobil untuk anggota dewan tidak melanggar aturan. Masalahnya rencana belanja Fortuner itu diapungkan ketika rakyat dalam kondisi morat marit. Di beberapa daerah, warga Jabar menderita karena diterjang bencana alam.

Tentu akang-akang dan teteh-teteh di Gedung DPRD Jabar tahu, bahwa banyak warga Jabar yang hidup menderita. Banyak warga Jabar yang belum bisa lepas dari jerat kesulitan ekonomi. Tentu sudah diketahui pula bahwa adik-adik kita, saudara-saudara kita, banyak yang belum mengecap pendidikan. Di beberapa daerah, adik-adik kita itu harus meniti jembatan roboh atau melawan arus sungai untuk sampai ke sekolah mereka.

Saya tidak bisa membayangkan bila para wakil rakyat itu melakukan kunjungan kerja, meninjau jembatan ambruk, jalan-jalan yang rusak, dan sekolah-sekolah yang roboh, menumpang Fortuner mengkilap nan mewah itu.

Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, berharap DPRD Jabar mendengar dan melihat reaksi masyarakat. "Kalau penolakan dari masyarakat tinggi, DPRD harus merespons penolakan tersebut," ujar Gubernur yang akrab disapa Aher ini di Gedung Sate.

Pernyataan Aher di Tribun edisi Kamis (7/4) itu, seharusnya menjadi bahan pertimbangan para anggota DRPD Jabar untuk tidak mewujudkan ambisinya memiliki Fortuner. Sayangnya itu hanya sebuah pernyataan. Kang Aher, sebagai orang nomor satu di Jawa Barat, tidak dengan tegas menolak rencana belanja puluhan Fortuner itu. Akibatnya para wakil rakyat Jabar itu tidak menyurutkan niat mereka untuk belanja mobil mewah tersebut. Mereka seperti mengimani pepatah anjing menggonggong kafilah berlalu. Mereka pantang surut langkah, mereka pantang mundur, walaupun gelombang penolakan atas rencana belanja Fortuner itu, makin hari makin besar. (*)