TERAS

Kereta Cepat

Dari segi ekonomi, keberadaan kereta api cepat diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kereta Cepat
dok. pribadi / facebook
Cecep Burdansyah, Pemimpin Redaksi Tribun Jabar. 

Oleh Cecep Burdansyah

Wartawan Tribun Jabar

PROYEK kereta cepat Jakarta-Bandung sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi dan Tiongkok sudah diputuskan sebagai pemenang, mengalahkan Jepang, yang kabarnya lebih dahulu mengajukan proposal.

Bagi rakyat, tidak jadi soal apakah Tiongkok atau Jepang yang menang proyek itu. Rakyat hanya menginginkan haknya untuk mengetahui secara jelas program tersebut dan menuntut kualitas sehingga keamanan terjamin. Karena itulah pemerintah wajib menjelaskan secara terbuka kepada rakyat mengenai kejelasan proyek kereta cepat Bandung-Jakarta.

Masih banyak sisi gelap yang belum diketahui oleh masyarakat mengenai proyek ambisius tersebut. Karena pembangunan di negara demokrasi tidak bisa sekehendak negara dengan mengandalkan otoritas semata, tapi juga harus mendengar pendapat masyarakat, pemerintahan Jokowi sudah selayaknya mendengar dulu pendapat rakyat secara komprehensif dari berbagai sisi, supaya keberadaan kereta cepat itu kokoh baik secara politis maupun secara hukum.

Sebagai orang Bandung, tentu saja saya termasuk yang paling diuntungkan dengan proyek kereta cepat Bandung-Jakarta. Mobilitas Bandung-Jakarta makin banyak pilihan. Selama ini rute Bandung-Jakarta ada bus, travel, kereta api, dan pesawat. Maka kini tambah lagi dengan kereta cepat.

Cara pandang saya sebagai individu yang memiliki banyak pilihan dalam transportasi tidak bisa diterapkan oleh negara. Pemerintah harus memikirkan dampaknya dari berbagai sisi, misalnya lingkungan. Apakah kontur tanah yang akan dilewati cukup aman mengingat rute yang akan dilintasi rawan gempa.

Dari segi ekonomi, keberadaan kereta api cepat diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tapi bagaimana dengan bisnis yang selama ini berjalan? Apakah tidak akan mematikan bisnis travel? Bahkan mungkin bisnis kereta api yang diselenggarakan PT KAI dan pesawat pun akan terkena pengaruh yang cukup dalam. Sementara bus sudah lama mobilitasnya berkurang.

Jika pertumbuhan ekonomi meningkat tapi mematikan sektor yang sudah ada, perlu diteliti apakah tenaga kerja yang mendorong pertumbuhan itu pendatang baru atau mereka yang beralih dari sektor yang tersisih. Pertumbuhan ekonomi jangan sampai menihilkan aspek manusiawinya, menumbuhkan yang baru tapi mematikan yang lama.

Kontroversi di tingkat menteri, antara Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN, seharusnya dijelaskan oleh Presiden secara memadai, jangan sampai masyarakat bingung mana sebetulnya yang benar. Kalau perbedaan pendapat di antara para menteri tanpa ada penjelasan Presiden terus berlanjut, sudah dipasikan akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Bahkan lambat laun wibawa Presiden pun merapuh.

Bahkan lebih jauh dari persoalan itu, kemenangan Tiongkok dalam proyek tersebut perlu juga dijelaskan. Dari analisis, kemenangan Tiongkok atas Jepang tak bisa dilepaskan dari situasi geopolitik di tingkat global, di mana Tiongkok sedang mempunyai pengaruh yang kuat dan menggeser peran negara adidaya Amerika Serikat. Andai analisis tersebut benar, sepertinya tidak ada masalah bagi rakyat Indonesia karena AS yang terlalu mendominasi juga tidak terlalu baik bagi iklim ekonomi dan politik dunia.
Namun yang dikhawatirkan justru kereta cepat itu akan mempermudah mobilitas tenaga kerja Tiongkok dari Tiongkok ke Jakarta lalu ke Bandung. Dan Bandung hanya akan jadi tempat peristirahan bagi tenaga kerja asing. Apabila ini yang terjadi, dampak sosialnya akan berkepanjangan dan sangat berisiko.

Dari perspektif inilah, pemerintahan Jokowi harus benar-benar secara terbuka menjelaskan kepada masyarakat supaya tidak simpang siur. (*)

Penulis: cep
Editor: Kisdiantoro
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved