TERAS

Paling Bopeng

Dengan ketabahan dan anggapan orang tentang bahwa dia polos, ternyata Jokowi mampu mengarungi badai politik

Paling Bopeng

Oleh Cecep Burdansyah

TAHUN 2015 diawali dengan kegaduhan, seperti maraton sepanjang 2015 hingga penghujung tahun. Diawali dengan pemilihan Kapolri Budi Gunawan yang hanya selang sehari langsung berstatus tersangka kepemilikan rekening gendut. Bola panas pun bergulir hingga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi era Abraham Samad dan Bambang Widjayanto pun bubar.

Reda soal KPK dengan terbitnya Perpu dan hadirnya pimpinan sementara, muncul kasus yang tak kalah panas: Papa Minta Saham. Jika kasus rekening gendut menghentikan langkah Budi Gunawan jadi Kapolri, dan menjungkalkan Abrahaman Samad dan Bambang Widjayanto, maka kasus Papa Minta Saham menumbangkan Setya Novanto dari kursi jabatannya Ketua DPR.

Di luar dugaan ujian politik ini menerpa Jokowi yang terpilih jadi Presiden dan dilantik pada penghujung 2014. Kedua kasus tersebut melibatkan elite politik partai paling puncak, dimana sangat kental kepentingan politik. Bagi seorang Jokowi yang bukan pimpinan partai dan datang dari daerah, ujian politik tersebut sungguh sangat berat dan tidak gampang menyelesaikannya. Untuk kasus yang melilit PSSI saja, tak ada presiden yang bisa menyentuh, apalagi membubarkannya.

Dengan ketabahan dan anggapan orang tentang bahwa dia polos, ternyata Jokowi mampu mengarungi badai politik yang cukup dahsyat, dan nyaris reda di akhir tahun. Ini tentu saja berkat ketenangan dan orang-orang di ring satu yang memiliki kemampuan membaca arah politik dengan cukup cerdas dan mahir mengelolanya. Kini peta kekuatan politik di Senayan yang semula terbelah antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat, tertangani dengan baik dan sangat jelas menunjukkan kemenangan pemerintah. Jadi, soal ujian politik Jokowi sudah lolos dan berhasil. Pada 2016 sepertinya arah politik cukup baik bagi kelangsungan kerja pemerintah.

Dalam soal ekonomi, Jokowi yang bertekad ingin mandiri bersama rakyat, mendapat ujian yang juga tidak ringan. Gejolak ekonomi Yunani yang sejak 2009 hingga 2015, krisis pengangguran di Amerika Serikat yang membuat kebijakan The Fed terus dilanda ketidakpastian, membuat rupiah zig-zag. Selain rupiah yang terus menanjak, Indeks Harga Saham sebagai salah satu indikator perekonamian, terus melorot ke level di bawah 5000, padahal di awal 2014 sempat tembus di atas 5000.

Lagi-lagi di ujung tahun rupanya angin baik semilir juga. Harga minyak dunia turun dan pemerintah akhirnya menurunkan harga bahan bakar minyak di awal 2016 ini. Untuk mencapai cita-cita kemandirian, konfigurasi investor di pasar modal harus terus memperkuat investor domestik dan pemerintah mengurangi pinjaman ke luar negeri, sebaliknya memacu target pendapatan pajak. Seperti dikatakan pakar ekonomi peraih nobel, Paul Krugman, perekonomian suatu negara yang membangun dengan mengandalkan utang akan mudah dipermainkan oleh para spekulan dan akhirnya mudah ambruk. Jokowi rupanya sudah membaca arah tersebut, hal itu antara lain dengan merombak para pembantunya di bidang ekonomi dengan orang-orang yang cukup kapabel. Darmin Nasution dan Rizal Ramli yang karakternya bertolak belakang, tapi kemampuan ekonomi dan kemampuan membaca arah perekonomian cukup andal dan teruji.

Kegalauan dan ketidakpastian justru terjadi di sektor hukum. Putusan MK yang memperluas praperadilan dan Peninjauan Kembali (PK) membuka jalan panjang proses peradilan, dan hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum. Beberapa tersangka kasus korupsi bisa lolos dari jeratan hukum. Bukan hanya lolos di tingkat praperadilan, beberapa kasus terdakwa korupsi pun ada yang lolos mendapat vonis bebas di tingkat pengadilan tindak pidana korupsi.

Kemudian yang mengejutkan datang di ujung tahun, gugatan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT Bumi Mekar Hijau (BMH) di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, terkait kebakaran hutan, ditolak Pengadilan Negeri Palembang. Pemerintah gagal meminta ganti rugi perdata senilai Rp 7,9 triliun. Majelis hakim dalam kasus PT BMH ini adalah Parlas Nababan (ketua), Kartidjo (anggota), dan Eli Warti (anggota)

Kasus penolakan tersebut tentu saja cermin buruk wajah hukum Indonesia yang tidak memihak lingkungan. Para hakim seakan tidak mempertimbangkan dampak sosial yang sangat luas akibat kebakaran hutan, yang menyentuh semua sektor, bahkan telah menewaskan beberapa warga. Rupanya bukan hanya hakim Sarpin yang membuat geger dunia peradilan, tapi juga tiga hakim dari Pengadilan Negeri Palembang.

Tentu saja kasus buramnya dunia hukum tidak bertumpu pada pemerintah, melainkan pada penegak hukum, terutama para hakim. Dan 2016 sepertinya dunia hukum akan lebih menyedihkan. Jika hukum wajahnya bopeng seperti ini, maka tugas pendidikan hukum lah yang paling bertanggungjawab. Mengapa pendidikan hukum sampai melahirkan hakim-hakim seperti itu? (*)

Penulis: cep
Editor: Kisdiantoro
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved