TERAS

Mirip Kompeni

Tahun 2015 pemerintahan Jokowi seperti sedang dipermainkan oleh hukum alam, tepatnya oleh kondisi ekonomi internasional.

Mirip Kompeni
Tribun Jabar
Cecep Burdansyah, Pemimpin Redaksi Tribun Jabar 

Oleh Cecep Burdansyah

BAGI rakyat awam, ketika pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan alasan apa pun, yang ada dalam benak adalah beban akan semakin berat, terutama harga-harga akan naik. Tak sedikit rakyat yang tidak memahami bahwa subsidi BBM membuat anggaran negara jebol sehingga kehilangan kemampuan untuk membangun. Apalagi ketika ia berdalih tak memiliki kendaraan, yang artinya tidak mengonsumsi BBM. Padahal justru dengan menaikkan harga BBM inilah pemerintah hendak memihak kepada rakyat yang paling sedikit mengonsumsi BBM. Ilmu ekonomi bagi rakyat awam sulit dipahami. Mereka hanya bisa menjerit ketika harga- harga kebutuhan pokok mencekik.

Tahun 2015 pemerintahan Jokowi seperti sedang dipermainkan oleh hukum alam, tepatnya oleh kondisi ekonomi internasional. Devaluasi yuan, krisis Yunani, dan kondisi pengangguran di Amerika Serikat menggetarkan rupiah. Namun, di ujung tahun, harga minyak dunia turun drastis dan akhirnya pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga BBM.

Tak ada sorak. Maklum, di era pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono pun pernah mengalami penurunan harga BBM, yang tak diikuti dengan penurunan harga kebutuhan pokok, termasuk penurunan tarif angkutan umum. Kali ini pun tak ada. Seperti biasa, para pengusaha angkutan umum dan para pedagang selalu punya dalih untuk tidak menurunkan harga. Ya, apa boleh buat, rakyat, selaku konsumen, selalu berada di posisi tak berdaya. Tak mengherankan kalau kebijakan pemerintahan Jokowi dalam menurunkan harga BBM disambut dingin.

Penurunan harga BBM akan berlaku mulai 5 Januari 2016. Harga premium turun sebesar Rp 150 menjadi Rp 7.150 per liter dari semula Rp 7.300 per liter. Harga solar turun Rp 800 menjadi Rp 5.950 per liter dari semula Rp 6.700 per liter.

Jika mengikuti harga keekonomian, harga solar seharusnya Rp 5.650 per liter dan premium Rp 6.950 per liter. Namun pemerintah memungut Rp 200 dari setiap pembelian satu liter premium dan Rp 300 untuk setiap pembelian satu liter solar. Pungutan tersebut dialokasikan untuk Dana Ketahanan Energi. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah akan memiliki dana KTE setiap tahun sekitar Rp 16 triliun.

Memupuk dana dengan tujuan ketahanan energi adalah baik. Bagaimanapun, kita harus bisa terus mengeksplorasi keberadaan cadangan energi, dan terutama kreatif menciptakan sumber-sumber energi terbarukan. Tapi yang perlu menjadi perhatian serius adalah mekanisme pemupukan dana dan pemanfaatannya. Payung hukumnya harus jelas, jangan sampai berujung masalah, apalagi sampai menimbulkan kegaduhan politik.

Memungut dana untuk ketahanan energi dari rakyat dengan memanfaatkan ketidakberdayaan rakyat, karena rakyat tidak bisa menghindari untuk tidak membeli BBM, sama dengan pemaksaan. Model ini mirip zaman Kompeni. Apalagi pungutan tersebut sebelumnya tidak disosialisasikan dulu, melainkan langsung dieksekusi bersamaan dengan kebijakan penurunan harga BBM. Karena belum jelas regulasinya, pungutan tersebut tak lebih dari bentuk kelaliman negara terhadap rakyatnya.

Indonesia ini negara republik. Apa pun keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus berdasarkan hukum. Hukum, seperti kita ketahui, dibuat berdasarkan suara rakyat dan kesepakatan warga negara. Sejelek dan sebrengsek apa pun DPR kita akhir-akhir ini, pemerintah tetap harus menghormati hukum, tidak bisa sewenang-wenang memungut uang rakyat tanpa kesepakatan dan memanfaatkan ketidakberdayaan rakyat. Pungutan model ini akan ditertawakan dari liang kubur baik oleh pencetus ide Marxisme, Karl Marx, maupun oleh pencetus ide liberalisme, John Locke. Andaikan masih hidup, mungkin keduanya akan bergumam: kok gitu ya Pancasila... masih mirip zaman Kompeni. (*)

Penulis: cep
Editor: Kisdiantoro
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved