TERAS

Anomali

Indonesia, meskipun pascakejatuhan Soeharto menerapkan pilihan yang digagas Aristoteles, yang muncul ke pentas pimpinan negara adalah the rulling clas

Anomali
TRIBUN JABAR
Cecep Burdansyah foto baru berjas biru kemeja merah. 

Oleh Cecep Burdansyah

PERDEBATAN antara Aristoklates dan Aristoteles selalu menemukan konteksnya terutama di negara-negara yang baru belajar menerapkan demokrasi. Seperti di Tanah Air, selalu saja teringat kedua nama besar ini apabila melihat perilaku the rulling class yang sejatinya mengemban amanah untuk mengurus kesejahteraan rakyatnya, malah kerjanya lebih pada kepentingan diri sendiri dan kelompoknya.

Aristoklates, yang dikenal dengan nama Plato, tidak setuju urusan negara diserahkan kepada sembarang orang. Menurutnya, demokrasi bukan cara yang terbaik karena memberi peluang kepada orang yang tidak cakap untuk mengurus urusan banyak orang. Mengurus negara, yang adalah mengurus urusan banyak orang, harus ditangani orang-orang yang cakap. Ia percaya kepada kaum intelektual, orang-orang yang mengabdikan hidupnya dalam berpikir mengenai negara dan nasib orang banyak yang harus tampil menjadi pemimpin-pemimpin pengelola negara. Ia lebih setuju pada sistem monarki atau otokrasi meskipun ia tahu titik kelemahannya.

Aristoteles menentangnya. Adakah orang-orang pilihan yang diidealisasikan Plato itu? Bagaimana kita bisa tahu dan menjamin kaum intelektual yang dikehendaki Plato itu bekerja mengurus negara untuk kepentingan warganya? Pertanyaan tersebut tentu saja tidak bisa dijawab, karena penghuni dunia bernama manusia ini mempunyai kepentingannya masing-masing yang sulit dilacak dan dipastikan sejak awal. Sumpah diucapkan, tapi kenyataannya bisa berbeda. Dan itu memang yang banyak terjadi. Dari pengalaman ia tahu banyak raja lalim dan pemerintah oleh segelintir orang ternyata korup. Demokrasi, dalam pandangan Aristoteles, memberikan peluang kepada semua orang untuk berpartisipasi dalam mengurus kepentingan publik. Selain memberikan partisipasi kepada semua orang, ada ruang kontrol. Ini meruapakan cara yang terbaik walaupun ia tahu risiko dan titik lemahannya.

Perdebatan kedua pemikir Yunani itu merupakan awal mula perseteruan kubu rasionalis dan kubu empiris yang gemanya terus berlangsung hingga kini walaupan sebetulnya sudah usang karena sudah banyak tawaran model lain yang diajukan pemikir lain.

Indonesia, meskipun pascakejatuhan Soeharto menerapkan pilihan yang digagas Aristoteles, yang muncul ke pentas pimpinan negara adalah the rulling class yang jejaknya bisa dilacak ke era Orde Baru. Jokowi, Gus Dur, dan Amien Rais mungkin hanya kekecualian. Tapi coba simak ketua partai, mereka yang ada di DPR atau lembaga negara lainnya. Mungkin wajah lama masih mendominasi dibanding wajah baru. Sistem demokrasi yang diterapkan negara kita telah berhasil mengantar Gus Dur dan Megawati jadi presiden, lalu Amien Rais jadi ketua MPR, bahkan berhasil mengamandemen konstitusi empat kali, tapi ketiganya belum memenuhi harapan terwujudnya kesejahteraan dan keadilan. Gus Dur tumbang di tengah jalan, Megawati dan Amien Rais gagal ke kursi presiden. Kita tahu SBY datang dari mana. Kini, Jokowi sedang dalam batu ujian.

Barangkali the rulling class stok lama menyusup dan membajak demokrasi.
Anggaplah Gus Dur, Amien Rais, dan Megawati itu sebagai kaum intelektual yang dikonsepsikan Plato. Maka kegagalan ketiga tokoh itu seakan membuktikan tesis Aristoteles bahwa golongan cerdik cendikia pun tidak menjamin mempunyai kemampuan mengurus negara. Tapi yang paling membuktikan tesis Arisoteles itu bukanlah soal gagalnya Gus Dur, Amien Rais, dan Megawati ketika duduk di pucuk pimpinan lembaga tinggi negara, karena soal ini terkait dengan banyak faktor, adanya resistensi warga, terutama solidnya stok lama yang belum memberikan kesempatan kepada mereka. Yang paling membuktikan tesis Aristoteles adalah meskipun Amien Rais dan Megawati di luar pemerintahan dan tetap bercokol sebagai the rulling class baru, alih-alih menjadi antitesis berbasis kepentingan publik, malah menjadi antitesis berbasis kepentingan diri dan kelompok.

The rulling class stok lama dan stok baru bergabung membangun soliditas. Indikatornya bisa dilihat mulai dari pernyataan mereka seperti ambisi revisi UU KPK, memaksakan beberapa kebijakan kepada pemerintah seperti pemilihan Kapolri dan para politisi mereka yang terjerat kasus korupsi. Kecuali Gus Dur, kedua tokoh ini akhirnya gagal menjadi inspirator bangsa sebagaimana ditunjukkan para pendiri bangsa di era pergerakan.

Bukan saja gagasan Plato yang gagal di negeri ini, gagasan Aristoteles pun rupanya sama menemui kesuraman. Para politisi yang dihasilkan lewat pemilihan umum yang demokratis ternyata betul seperti diperkirakan oleh Plato. Demokrasi tidak menjamin memberikan peluang kepada orang-orang baik dan pilihan untuk tampil mengurus negara, tapi hanya memberikan peluang kepada semua orang, termasuk orang-orang bodoh, untuk ikut mengikuti proses dan siapa yang lihai ia akan jadi pemenang.

Artinya, tukang copet pun bisa tampil ke gelanggang politik sebagai politisi asal ia punya banyak pendukung. Maka tidaklah heran kalau Tukang Catut pun bisa jadi Ketua DPR atau Ketua DPR kemudian nyambi jadi Tukang Catut untuk memperkuat modal buat menggalang dukungan demi melanggengkan kekuasaan.

Indonesia kontemporer memang anomali untuk gagasan-gagasan para pemikir besar. Persoalannya sederhana, hukum dikalahkan oleh kepentingan politik maka tanah air ini menjadi tidak subur untuk tumbuh suburnya gagasan-gagasan besar dan lahirnya orang-orang waras. (*)

Penulis: cep
Editor: Kisdiantoro
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved