Teras

Hiperealitas

KETIKA korupsi sudah menjadi penyakit kronis....

Penulis: cep | Editor: Dicky Fadiar Djuhud
TRIBUN JABAR
Cecep Burdansyah. 

MUNCULNYA nama Rismaharini dan Yoyok Riyo Sudibyo sebagai pemenang Bung Hatta Anti-Corruption Award seperti setitik sinar di tengah kegelapan.

Ketika korupsi sudah menjadi penyakit kronis, terutama bersarang di tubuh birokrasi dan selalu dipirucaan oleh pimpinannya, tampilnya Wali Kota Subaraya dan Bupati Batang itu seperti obat penawar.

Seakan ingin mengatakan kepada kita semua: jangan putus asa, di tengah melimpahnya pejabat brengsek, masih ada satu atau dua orang yang bisa menjadi teladan.

Tapi betulkah kedua kepala daerah itu seperti yang dinilai oleh dewan juri, telah membawa perubahan di sektor birokrasi sehingga bersih dari korupsi?

Juga, betulkah kedua kepala daerah itu seperti yang dicitrakan media sebagai kepala daerah yang langka dan telah membawa harapan?

Kadang-kadang kita dihinggapi keraguan kalau ada kepala daerah dinobatkan seperti itu.

Maklum, seperti dikemukakan oleh Jean Baudrillard, sekarang zaman hiperealitas.

Apa yang tampak di permukaan itu tak lebih dari realitas semu.

Realitas yang tampil di hadapan kita bukan realitas sesungguhnya, tapi hanya manipulasi media.

Seseorang bisa mendadak tampil sebagai pahlawan, tapi sebaliknya bisa mendadak sebagai pecundang. Padahal realitas sesungguhnya belum tentu demikian.

Seorang kepala daerah di Jawa Barat pernah dinobatkan oleh sebuah majalah terkemuka sebagai kepala daerah yang mempunyai terobosan dalam pelayanan publik: mulai dari pendidikan, pembangunan infrastruktur, hingga pelayanan kesehatan.

Kriterianya sangat jelas.

Tapi karena media yang menobatkannya, publik langsung menilai kepala daerah tersebut seakan paripurna dalam segala hal.

Ternyata, ketika habis masa jabatan yang kedua, ia mendorong sang istri untuk tampil di pentas politik sebagai penerusnya.

Tentu saja tak ada yang keliru karena undang-undang tak melarang.

Tapi karena telanjur dipersepsi publik sebagai sempurna, pada akhirnya persepsi itu pun luruh.

Padahal, tentu saja dua hal yang berbeda antara kriteria penilaian yang diterapkan oleh media yang menobatkan sang kepala daerah itu dengan ambisi dia mendorong istrinya sebagai pengganti.

Tapi fakta itu sekaligus menunjukkan kepada kita memang manusia tak ada yang sempurna.

Penobatan Rismaharini dan Yoyok sebagai kepala daerah antikorupsi sungguh suatu keberanian bagi dewan juri dan lembaga yang memberikannya.

Saya miris, apa jadinya kalau kedua kepala daerah yang sudah telanjur dinobatkan sebagai antikorupsi itu tiba-tiba tersangkut hukum gara-gara korupsi.

Bukan soal pengkhianatan kedua kepala daerah itu terhadap juri dan lembaga pemberi award- nya, melainkan persepsi publik yang telanjur melekat tiba-tiba retak dan kepercayaan publik hancur.

Apalagi, kondisi hukum di negeri ini menjadi alat permainan politik para penguasa.

Salah satu contoh saja, baru saja Rismaharini gonjang-ganjing karena jadi tersangka oleh Polda Jawa Timur, yang diumumkan oleh pijak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Namun kasus ini kemudian diralat oleh Polri dan status Rismaharini bukan sebagai tersangka.

Kasus ini mempertontonkan kepada publik bahwa hukum jadi mainan politik.

Di tengah melimpahnya media, baik media konvensional maupun media digital, realitas yang hadir begitu cepat menggelembung.

Tak sedikit para aktor, terutama pejabat, kepala daerah, politisi, dan artis, berlomba mencari perhatian media untuk tampil sebagai hero dalam hal apa pun.

Pekerjaan yang sudah jadi kewajiban pun, walau hanya sedikit, ingin tampil di publik sebagai sebuah terobosan spektakuler.

Hal itu jadi lebih mudah dilakukan dengan maraknya media sosial.

Motivasi dari semua itu tak lebih dari tepuk tangan massa.

Namun, biasanya hal itu jadi kebalikan ketika ada yang perlu dikonfirmasi malah mereka bersembunyi.

Kalau sekadar tepuk tangan yang diharapkan, sementara kontrol publik dan partisipasi publik dihindari, maka publik hanya diperlakukan sebagai instrumen bagi kebutuhan pencitraan para aktor media.

Tapi mudah-mudahan Bung Hatta Anti-Corruption Award bagi Rismaharini dan Yoyok bukan hiperealitas seperti yang dikonsepsikan Baudrillard, melainkan realitas yang sesungguhnya sehingga benar-benar menerbitkan harapan bagi bangsa ini. (*)

Naskah ini bisa dibaca di edisi cetak Tribun Jabar, Senin (9/11/2015). Ikuti berita-berita menarik lainnya melalui akun twitter: @tribunjabar dan fan page facebook: tribunjabaronline.


Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved